Menlu Retno Jabarkan Prioritas Politik Luar Negeri 4+1 untuk 5 Tahun ke Depan

Beberapa langkah strategis dalam prioritas pertama ini antara lain:

1. Kapitalisasi penguatan pasar domestik.

Indonesia merupakan pasar yang besar, dengan lebih dari 260 juta jiwa. Fakta ini harus bisa menjadikan daya tawar Indonesia untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional.

"Hal yang harus diwaspadai adalah menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal maupun dengan dumping atau disubsidi pihak asing. Pertumbuhan ekonomi global yang rendah saat ini menunjukkan peningkatan pelanggaran-pelanggaran dimaksud, yang harus makin diwaspadai," tutur Menlu Retno.

2. Penguatan pasar tradisional dan terobosan pasar non-tradisional

Diplomasi akan terus bekerja untuk memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar tradisional Indonesia. Sementara itu, langkah terobosan juga akan dilakukan untuk menembus pasar non-tradisional lebih banyak lagi.

"Setelah menembus pasar Afrika melalui Indonesia-Africa Forum dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, BUMN dan swasta Indonesia akan terus melanjutkan penjajakan hubungan dengan Afrika di bidang perdagangan barang dan jasa, serta investasi, termasuk pembangunan infrastruktur dan konstruksi di kawasan itu," Menlu Retno menjelaskan.

Hal yang sama juga dilakukan dengan pasar non-tradisional lainnya, yaitu Latin Amerika, Asia Selatan dan Tengah, serta Timur Tengah dan Pasifik.

3. Penguatan perundingan perdagangan dan investasi

Untuk memperkuat akses pasar dalam 5 tahun ke depan, penyelesaian berbagai perundingan seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA) dengan berbagai negara akan dipercepat, dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan.

4. Promosi terpadu perdagangan dan investasi serta mendorong outbound investment

Upaya untuk mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi akan terus dilakukan, agar promosi lebih terarah dan menghasilkan hal yang konkrit.

Promosi ke luar negeri akan dilakukan secara sinergis dan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun di daerah, sehingga memberikan hasil nyata.

"Dengan mulainya ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia, sudah waktunya Indonesia juga mengembangkan kebijakan outbound investment ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional," imbuh Menlu Retno.

"Berbagai Bilateral Investment Treaty ke depan juga akan difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri secara adil."

Selain itu, kata Menlu Retno, Indonesia pun bakal makin memfokuskan pada sektor di mana Indonesia memiliki nilai tambah, dengan mengembangkan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri pengolahan sumber daya alam.

5. Menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia

Kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental, karena menyangkut hajat kurang lebih 16 juta orang, khususnya petani kecil dan keluarganya, menurut Menlu Retno.

"Kita akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap kelapa sawit, karena bukan saja merugikan kepentingan nasional, namun juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati yang memenuhi kriteria SDGs," papar Menlu Retno.

6. Mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM

Kebijakan mendorong ekonomi 4.0 ini diperlukan untuk meningkatkan produktifitas berbagai industri di Indonesia, maupun membuka akses bagi kelompok menengah ke bawah di pasar internasional, financial inclusion dan ekonomi kreatif, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin tinggi dan rata.

Diplomasi perlindungan masih akan menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dua capaian penting yang berhasil dilakukan selama ini, kata Menlu Retno, adalah mengubah pemikiran tentang kepedulian dan keberpihakan --yang kerap disebutnya sebagai revolusi mindset perlindungan-- serta pembangunan sistem dan inovasi.

Beberapa hal yang akan dilakukan di bawah prioritas kedua:

1. Jika dalam 5 tahun yang lalu, Kemlu telah membuat portal peduli WNI dan mengintegrasikan data WNI dengan SIAK Dukcapil Kemendagri, SIMKIM Ditjen Imigrasi, SISKO-TKLN BNP2TKI, maka dalam 5 tahun ke depan, pengintegrasian akan dilakukan dengan lebih banyak kementerian atau lembaga, contohnya SIMKAH Kemenag dan SAKE Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.

"Jika pengintegrasian selesai dilakukan, maka Indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri, dan tentunya ini akan mempermudah dan memperkuat sistem perlindungan WNI di luar negeri," tutur Menlu Retno.

2. Melalui kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, Kemlu mendorong perbaikan tata kelola menuju migrasi aman, reguler dan teratur.

"Indonesia akan terus aktif di berbagai forum internasional terkait migrasi. Perbaikan tata kelola tersebut harus dilakukan secara paralel, pada tingkat domestik, bilateral, kawasan (ASEAN) dan tingkat internasional, baik pada tataran hulu dan tataran hilir," ucapnya lagi.

3. Upaya pencegahan atau prevensi.

Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah penguatan edukasi publik. Menurutnya, masyarakat perlu diberdayakan sebagai komponen utama pelindungan. Penguatan upaya preventif ini juga akan mengurangi risiko besarnya korban perdagangan manusia.

Retno Marsudi mengatakan, penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan. Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, dan demokrasi, sebagai indentitas bangsa akan terus diintensifkan.

Kerja sama melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat. Diplomasi kedaulatan akan terus dipertebal.

"Kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar. Kita tidak akan mundur satu sentimeter pun untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Sampai akhir 2020, Indonesia masih akan menempati kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Isu kerja sama untuk melawan terorisme akan menjadi fokus keketuaan Indonesia pada Agustus 2020.

Sementara itu, pada 2021-2022, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB. Beberapa prioritas selama keanggotaan di Dewan HAM, antara lain:

1. Mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, baik di tingkat kawasan maupun global.

2. Meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM

3. Memperkuat kemitraan yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM periode 2020-2024.

4. Mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien dan efektif, lebih objektif, transparan, adil, non-politis dan imparsial, serta membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil.

Di samping itu, pada 2020, Indonesia akan menjadi Ketua Foreign Policy and Global Health (FPGH). Indonesia akan mengusung tema "Affordable Health Care."

Ada pula pada 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Ketua G-20. "ASEAN akan tetap menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia. ASEAN telah mengadopsi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan dalam 5 tahun ke depan, Indonesia ingin memastikan implementasi kerja sama Indo-Pasifik akan berjalan," ucap Menlu Retno.

Dalam kaitan inilah, Indonesia berencana untuk menjadi tuan rumah "ASEAN Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum" pada 2020.

Selain itu, isu "women, peace and security" akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, isu women empowerement and democracy akan menjadi topik bahasan dalam Bali Democracy Forum, yang akan diselenggarakan pada Desember 2019.

Selain itu, upaya untuk membentuk Network Asia Tenggara bagi negosiator dan mediator perempuan akan terus dijalankan dan mengkaitkannya dengan jaringan di bagian dunia lainnya.

"Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan juga akan dilanjutkan, dengan tujuan memberikan kontribusi konkrit penyelesaian masalah," ucap Menlu Retno lagi.

"Indonesia always wants to be part of solution, antara lain isu Rakhine State, perdamaian di Afghanistan, perdamaian di Palestina, kerja sama dalam rangka pencapaian SDGs, penyelesaian perundingan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, penguatan Promosi dan Perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR, serta 'Interfaith, Intermedia, Youth and Culture dialogue'."

Kementerian Luar Negeri akan terus memperkuat infrastruktur diplomasi, serta mendidik para diplomat menjadi diplomat handal dan berkualitas.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur dan mesin diplomasi adalah Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur Fisik Diplomasi, Penguatan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika, serta Transformasi Digital.

"Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era digital dewasa ini. Digitalisasi diplomasi akan meningkatkan efektifitas, kualitas dan interaksi dalam berbagai pelaksanaan prioritas diplomasi," tutur Menlu Retno.

Dalam kaitan ini, pada 2020, Indonesia akan menjadi tuan rumah "International Conference on Digital Diplomacy" yang menjadi kelanjutan dari "Regional Conference on Digital Diplomacy" yang diselenggarakan tahun ini.