Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo melakukan serangkaian acara untuk menyosialisaikan program Keluarga Berencana (KB), salah satunya melalui media tradisional. Cara yang dipilih dengan menggelar pertunjukan wayang golek dengan dalang Opick Sunandar S.
Acara berlangsung di lapangan Kantor Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka pada Senin, 28 Oktober 2019, sore. Kepala BKKBN yang didampingi Bupati Majalengka Karna Sobahi berkesempatan berdialog langsung dengan tokoh wayang Cepot terkait dengan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).
Advertisement
"Komitmen kami tidak hanya dalam membangun infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan masyarakat melalui program KB dan kependudukan," kata Karma seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Health Liputan6.com pada Selasa, 29 Oktober 2019.
Simak Video Menarik Berikut INi
30 Mupen Racing untuk Sosialisasi Stunting
Selain menggelar pertunjukan dengan wayang golek, Kepala BKKBN juga melepas 30 Mobil Unit Penerangan Roadshow Cegah Stunting (Mupen Racing). Cara ini dilakukan untuk menyosialisaikan pencegahan stunting di Jawa Barat.
Informasi disampaikan melalui branding setiap unit kendaraan Mupen Racing dan tatap muka dengan warga yang menjadi titik persinggahan rombongan. Para rombongan melintasi tujuh kabupaten dan kota di perbatasan Jabar-Jateng sepanjang 250 kilometer.
Dalam kesempatan ini, Hasto mengingatkan mengenai pentingnya mengatur jalur kelahiran. Karena jarak kelahiran yang tidak terlalu dekat memungkinkan anak untuk mendapatkan gizi dan kasih sayang yang cukup.
"Jarak kelahiran antar anak paling tidak tiga tahun. Selain bisa mencegah stunting, pengaturan jarak juga dapat mencegah risiko kematian ibu dan bayi," ucap Hasto.
Kegiatan ini juga menandai dibukanya rangkaian Pelayanan KB Terintegrasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Roadshow dilakukan selama 3 hari di Majalengka, Brebes, Cirebon, dan Kuningan.
"Kami titipkan program pendewasaan usia perkawinan, program kebijakan kependudukan melalui penetapan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK). Sehingga dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan kebijakan di daerah," Hasto menekankan.
Penulis : Diviya Agatha
Advertisement
