Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah belum berencana melakukan redominasi Rupiah. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil melalui pengurangan angka nol, tanpa mengubah nilai tukarnya.
"Kita belum membahasnya dengan Bank Indonesia (BI) maupun dengan kabinet atau bapak presiden," ujar Sri Mulyani usai Upacara Peringatan Hari Oeang di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Advertisement
Sri Mulyani melanjutkan, Rupiah sudah 73 tahun menjadi mata uang yang sah di Indonesia. Rupiah turut menjadi bukti kemerdekaan Indonesia.
"73 tahun semenjak uang Republik Indonesia pertama kali diterbitkan, ini menandakan suatu masa di mana semuanya melihat perjuangan yang luar biasa mulai dari kita mendeklarasikan kemerdekaan, kedaulatan dengan diterbitkan uang Republik Indonesia," ucap dia.
Tugas Indonesia pada 73 tahun lalu adalah memiliki mata uang sendiri yang diakui dari Sabang sampai Merauke.
Kini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan, Indonesia harus mampu menciptakan ekonomi yang lebih baik.
"Pada hari ini tantangan pasti berbeda pada saat 73 tahun lalu kita berjuang untuk mengambil alih uang yang diedarkan oleh bekas penjajah kita Jepang maupun De Javasche Bank, yaitu dari Belanda menjadi uang Republik Indonesia," jelasnya.
"Hari ini perjuangan kedaulatan kita adalah bagaimana kita bisa menjaga terus-menerus perekonomian Indonesia di dalam tekanan dari gejolak global, sehingga apa yang disebut sebagai kedaulatan, yaitu kemandirian ekonomi Indonesia, ketahanan ekonomi Indonesia bisa terus-menerus kita perkuat. Ini adalah PR kita bagaimana keuangan negara bisa," katanya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS
JK Ungkap Alasan Indonesia Tak Jadi Jalankan Redenominasi
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan alasan tidak terealisasinya rencana redenominasi rupiah atau menghilangkan angka nol di mata uang Indonesia. Menurut dia, ada hal penting yang dinilai darurat ketika kebijakan itu digaungkan, sehingga pihaknya harus mengesampingkan rencana tersebut.
“Memang rencananya dulu mengubah rupiah pada zaman Pak Darmin masih Gubernur BI. Tapi dianggap karena itu tidak urgent dibanding masalah waktu itu. Jadi direm dulu,” ungkap JK dalam acara dialog bersama 100 ekonom, di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Baca Juga
Pada saat Darmin Nasution menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2010 - 2013, diketahui memang rencana tersebut sempat diusulkan kembali, tapi kemudian batal. Sehingga, rencana memangkas Rp 1.000 jadi Rp 1 tidak juga kunjung dilakukan.
Padahal, wacana tersebut dianggap beberapa ekonom yang hadir sebagai cara efektif untuk menaikkan nilai rupiah terhadap dolar. Namun, JK mengatakan bahwa nilai rupiah terhadap dolar masih jauh lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Venezuela, Brasil, Turki dan lain-lain.
“Rupiah kita bukan yang terburuk di dunia. Itu ada Venezuela, Brasil, Turki, kemudian Afrika Selatan. Jadi tidak benar kalau rupiah kita buruk,” tegas JK.
Advertisement
