Liputan6.com, Jakarta - Aksi demo menolak pengesahan revisi UU KPK dan RUU KUHP yang terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu kerap berujung bentrokan antara massa dan aparat kepolisian yang berjaga. Pemerintah dinilai seolah ingin menutup ruang kebebasan berpendapat dengan mengerahkan aparat kepolisian yang cukup banyak.
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko membantah pemerintah hendak membatasi ruang aspirasi rakyat. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru ingin aksi demotak dijaga aparat.
Advertisement
"Tadi Presiden mengatakan, coba sekali-sekali polisi tidak perlu jaga itu demo," ucap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Jokowi ingin aparat tak menggunakan cara-cara lama dalam menyikapi pendemo. Termasuk tak lagi menggunakan barikade kawat berduri untuk mengadang massa.
"Ya mungkin tidak harus, karena gitu ada aparat keamanan, biasanya dibuat-buat demo itu. Menjauh aja aparatnya, kita perlu coba itu. Begitu anarkis baru kita datang," ujar Moeldoko.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Dibahas di Rapat Tertutup
Keinginan Jokowi ini telah dibahas secara tertutup dengan para pembantunya. Tidak tertutup kemungkinan harapan Kepala Negara akan diteruskan kepada Plt Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono.
"Baru tadi dalam rapat internal tadi Presiden mengatakan itu. Perlu kita coba kepolisian tidak rapat seperti itu. Ya mungkin ada cara baru yang perlu dikembangkan," kata Moeldoko.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
