Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur jajarannya terkait membengkaknya sejumlah anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.
Teguran itu disampaikan Anies saat rapat bersama jajaran Pemprov DKI pada 23 Oktober 2019. Lalu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi di laman youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 29 Oktober 2019.
Advertisement
Salah satu anggaran yang menjadi sorotan Anies yakni mengenai komponen dari alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp 1,6 Triliun padahal tahun sebelumnya sudah mencapai Rp 349 Milliar.
"Abrakadabra bukan? Bagaimana kita menjelaskannya bapak ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi. Who gets what when where how much. Coba jelaskan," kata Anies dalam video tersebut.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut hal itu bentuk mempermalukan diri sendiri. Bahkan dia menyebut para jajarannya tidak dapat memberikan jawaban bila mereka ditanyai soal penganggaran itu.
"Kalau anak kita tanya nih, di rumah nih, bu, pak, apa sih yang ditulis di koran katanya ada 1,6 triliun. Bisa jawab tidak bapak ibu sekalian?," ucapnya.
Lalu Anies menyoroti mengenai pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 635 Milliar menjadi pertanyaan buat Anies. Dia pun mencontohan tiba laser pointer yang dibawanya.
"Masih mau belanja lagi? Di mana-mana ini ada, bukan begitu bapak ibu sekalian. Oke saya tanya yang bikin ini (laser pointer) siapa bapak ibu? Pabrik. Bapak Ibu kirimkan uang itu ke mana? (Pabrik)," ujar Anies.
Kemudian dia mempertanyakan pengadaan komponen kertas dan folio yang mencapai Rp 213 miliar. Anies juga menyebutkan pengadaan tinta printer sebesar Rp 407 Milliar.
"What is going on, bapak ibu? Apa yang sedang terjadi ini? Stabilo Rp 3 Milliar," kata dia.
Bekerja di Luar Negeri
Anies pun mencotohkan saat dirinya bekerja di luar negeri, di mana ATK merupakan tanggungjawab dari pribadi masing-masing. Dia pun juga merasa kaget saat jajarannya menganggarkan kalkulator mencapai Rp 31 Milliar.
"Ini dahsyat, bapak ibu, penghapus Rp 31 miliar, coba. Ini kalkulator, memang tahun ini enggak punya kalkulator begitu," jelasnya.
Sebelumnya, Pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 milliar oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta menuai sejumlah kritikan. Besaran anggaran tersebut sempat dibeberkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI.
Hasil tangkap layar dari website apbd.jakarta.go.id yang diperoleh PSI tertuliskan jenis bolpoin yang digunakan yakni pen drawing. Rencananya bolpoin tersebut diperuntukkan bagi 98 ribu pegawai.
Dalam data itu juga dituliskan setiap bulan pegawai mendapatkan satu buah bolpoin dengan harga satuan Rp 105.000 selama setahun.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya menyatakan, data tersebut didapatkannya sebelum website anggaran milik Pemprov DKI Jakarta diturunkan pada 11 Oktober 2019.
Advertisement
