Liputan6.com, Lebak - Delapan tahun sudah, siswa SDN Pasir Kupa 2, Lebak, belajar beralaskan terpal dan menumpang di sebuah madrasah yang sama-sama berada di Desa Pasir Kupa, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten.
Sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemkab Lebak itu memiliki 324 siswa dengan 13 rombongan belajar. Empat kelas belajar dengan menumpang di madrasah, sisanya menggunakan ruang kelas sendiri.
Advertisement
Bahkan, pihak SDN Pasir Kupa 2 harus merogoh kocek sendiri untuk membayar sewa ruang madrasah tersebut. Harganya Rp300 ribu yang dibayar menunggu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) turun.
"Kita kesulitan koordinasi karena jauh. Sudah koordinasi dengan Kepala Dinas (Pendidikan), Kasubag, dan UPT. Sudah delapan tahun (belajar beralaskan terpal)," kata Huriyati, Kepala Sekolah SDN Pasir Kupa 2 kepada Liputan6.com, Kamis (31/10/2019).
Tak hanya menumpang dan belajar beralaskan terpal. Jumlah meja dan kursi pun tak sebanding, bahkan ada siswa yang harus duduk bertiga atau berempat dalam satu meja dan kursi. Tentu tak nyaman rasanya.
Huriyati saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah itu pun miris. Tak hanya kekurangan ruang kelas, kursi, dan meja saja. Ruang guru di sekolah itu juga hanya berukuran 5 x 7 meter dan harus ditempati 20 tenaga pendidik bersama kepala sekolah.
"Saya pertama datang itu kaget, aneh, ngelihat kok ada murid yang belajar satu meja tiga orang, yang di madrasah ngedapang (terlentang/lesehan di lantai)," katanya.
Bahkan untuk upacara bendera merah putih yang lazim dilakukan setiap Senin pun mereka kesulitan, karena tidak memiliki halaman yang cukup. Biasanya, mereka mengibarkan bendera merah putih menumpang di halaman balai desa, namun sudah lima minggu tidak bisa upacara, lantaran halaman balai desa itu penuh tumpukan material.
Pihak SDN Pasir Kupa 2 hanya bisa berharap Pemkab Lebak segera menangani persoalan pendidikan di wilayahnya. Sehingga masa depan penerus bangsa dapat terjamin pendidikannya.
"Harapan kami secepatnya tolong diperhatikan, dibangun, direlokasi, atau gimana yang punya kebijakan," katanya menambahkan.
