Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, sempat membeberkan adanya pengajuan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.
Di antaranya adalah anggaran untuk lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 82 milliar, kemudian adanya pengajuan bolpoin sebesar Rp 124 milliar.
Advertisement
Kritikannya itu berupa unggahan tangkapan layar website apbd.jakarta.go.id di salah satu media sosialnya. Tangkapan layar itu, kata dia, diperoleh sebelum website anggaran milik Pemprov DKI Jakarta diturunkan pada 11 Oktober 2019.
"RKPD sempat diunggah 11 Oktober siang, sore langsung di-take down. Tapi masih ada di history ternyata link RKPD masih bisa diakses," kata William di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Akan tetapi, Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra, mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.
"Itu cuma mempersiapkan saja. Kalau misalnya nanti sudah disahkan, kan kemarin asumsinya segera dibahas, begitu selesai bahas itu akan segera upload," ucap dia.
Selain Kepala Bappeda, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun angkat bicara mengenai polemik anggaran Pemprov DKI.
Anies menilai sistem e-budgeting yang digunakan saat ini belum dapat melakukan verifikasi secara otomatis, sehingga harus dilakukan secara manual.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu pun mengaku telah melakukan penyisiran anggaran yang terlalu besar kepada para satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Dia sempat mengumpulkan jajarannya untuk pembahasan pengajuan anggaran yang tidak masuk akal pada Rabu, 23 Oktober 2019.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Rapat tertutup
Kegiatan itu pun diunggah di akun YouTube milik Pemprov DKI Jakarta. Sebab, rapat yang dipimpin Anies saat itu dilakukan secara tertutup oleh media.
"Sebelum mereka (PSI) ngomong, saya sudah ngomong. Saya sudah bicara di dalam. Saya sudah bicara sebelumnya dan kita review," kata Anies.
Anies mengaku review anggaran itu dilakukannya secara internal tanpa perlu dibuka secara umum. Dia beralasan hanya akan menimbulkan kegaduhan saja.
"Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenernya keliatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari. Yang saya cari adalah, ini ada masalahnya. Ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," paparnya.
Karena hal itu, Anies berencana memperbaharui sistem e-budgeting yang saat ini menjadi lebih modern.
"Sekarang baru mau diperbaiki, sekarang manual, mudah-mudahan tahun 2020 bisa digunakan," jelasnya.
Advertisement
