Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menyalahkan sistem dan beberapa dinas yang teledor memasukan komponen anggaran terkait adanya anggaran Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon pada usulan APBD 2020. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan jawaban Anies tersebut.
"Bukan jawaban semacam itu yang publik tunggu dari Gubernur Anies. Pada kenyataannya, seluruh anggota DPRD saat ini sedang menjalankan tugas konstitusional mengawasi anggaran. Tidak ada urusan dengan cari panggung," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Willliam Aditya Sarana, dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2019).
Advertisement
Dia menyarankan agar Anies segera saja memenuhi inti tuntutan PSI, yaitu segera membuka detail komponen usulan APBD DKI ke publik usai temuan anggaran pembelian lem Aibon.
"Kenapa disembunyikan? Beri ruang anggota DPRD mengkritisi. Beri ruang publik berpartisipasi,” kata William.
Anggota termuda DPRD DKI Jakarta itu menilai, transparansi sangat penting. Sebab, rakyat bisa melihat penggunaan uang mereka. Terlebih usai temuan anggaran Rp 82,8 miliar untuk membeli lem Aibon.
“Saya disumpah untuk menjaga uang rakyat. Saya dan rekan-rekan DPRD hanya menjalankan tugas dan sumpah jabatan kami. Silakan Gubernur buat opini apa, kami terus bekerja,” kata William.
Ada Masalah di Kepemimpinan Anies
Menurut William, jawaban Anies menggambarkan ada masalah dalam kepemimpinan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.
"Jawaban Gubernur Anies yang menuding bahwa sistem digital tidak smart juga justru membuktikan ada masalah serius dalam kepemimpinannya," kata William.
Dia mengatakan, Anies sudah dua tahun menjadi gubernur, seharusnya dia punya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggapnya belum ideal.
“Yang terjadi sekarang, Pak Gubernur mengkambinghitamkan sistem dan bawahannya. Kalau beliau baru jadi gubernur selama dua minggu, mungkin bisa diterima. Pertanyaaannya, selama dua tahun ini, kenapa belum juga dikerjakan?” lanjut William.
Advertisement
