Liputan6.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Pandangan Umum (PU) sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Tanggapan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Surabaya lantai 3, Kamis, 31 Oktober 2019.
Pada kesempatan itu, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah yang dihadiri 37 dari 50 anggota DPRD Surabaya. Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Hendro Gunawan, bersama seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.
Di hadapan 37 anggota DPRD Surabaya yang hadir, Wali Kota Risma menanggapi satu persatu Pandangan Umum sejumlah fraksi tersebut dengan baik hingga rapat paripurna selesai.
Terkait rencana kerja pembangunan daerah 2020 mendatang, pihaknya memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan terus konsisten dalam semua program dan kegiatan. "Tujuannya agar rakyat merasakan APBD dengan benar-benar untuk kemakmuran rakyat,” kata Wali Kota Risma.
Baca Juga
Advertisement
Sedangkan menanggapi pandangan umum terkait potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), ia menjelaskan bahwa dalam RAPBD 2020, bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 4,313 triliun atau 77,24 persen, retribusi sebesar Rp 373 miliar atau 6,68 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan Rp 167 miliar atau 3 persen dan lain-lain yang disahkan sebesar Rp 730 miliar atau 13,08 persen.
Dia menuturkan, penetapan target PAD tersebut, telah memperhitungkan potensi dan ketentuan yang berlaku. Sehingga realisasi PAD Surabaya sampai dengan 30 Oktober 2019 untuk pajak daerah sebesar Rp 3,3 triliun atau 82,35 persen.
Sedangkan dari retribusi daerah sebesar Rp 3,2 miliar atau 75,82 persen, hasil pengelolaan daerah yang disahkan sebesar Rp 88 miliar atau 56,76 persen dan lain-lain PAD sebesar Rp 524 miliar atau 77,98 persen.
"Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota untuk mendapatkan target pendapatan tersebut melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penerapan pajak online, optimalisasi penagihan pajak daerah dan retribusi pajak daerah, optimalisasi kinerja BUMD dan optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah kota,” ujar dia.
Pada kesempatan itu, Risma juga menyampaikan, alokasi anggaran pada RAPBD 2020 tidak hanya pada pembangunan infrastrukur, tapi juga untuk melaksanakan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Seperti pemberian permakanan untuk lansia, anak yatim piatu dan disabilitas, pemberian bantuan iuran JKN KIS bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), beasiswa bagi masyarakat tidak mampu dan Bopda,” kata dia.
Sementara itu, terkait pengisian kekosongan jabatan di lingkungan Pemkot Surabaya, ia menegaskan, mutasi dan rotasi pengisian jabatan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, ia menyebut, tidak mudah dalam mencari pegawai yang mempunyai integritas tinggi.
"Jadi ini perlu saya sampaikan bahwa kalau saya mencari pejabat itu tidak hanya pintar saja. Kalau pintar tapi kemudian dia nakal, saya tidak akan toleran,” tegasnya.
Sedangan terkait pelayanan perizinan dan atau nonperizinan terpadu di Surabaya, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyampaikan, proses perizinan telah menetapkan asas percepatan, kemudahan, efektifitas, efisiensi melalui Surabaya Single Window (SSW).
"Di mana perizinan tersebut dilakukan secara online," kata dia.
Sedangkan menjawab pandangan umum terkait program kehumasan di Pemkot Surabaya, Wali Kota Risma memastikan bahwa program kehumasan dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi terkait program pemerintah kota yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan kepada masyarakat. Penyampaian informasi itu melalui media yang di dalamnya juga meliputi kegiatan yang ada di perangkat daerah.
"Terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah kota dapat disampaikan melalui E-Sapa Warga dan Command Center 112 dan akan direspons kembali melalui media center pemerintah kota,” paparnya.
Usai menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Pandangan Umum (PU) sejumlah fraksi, Wali Kota Risma kemudian menyerahkan naskah jawaban kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya dan disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir.
Sementara itu, pernyataan sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem dan politisi Nasdem Imam Syafii yang menuding pejabat Pemerintah Kota Surabaya melakukan ”pencitraan” karena sering turun ke rakyat dinilai sebuah paradoks politik.
”Saya membacanya agak aneh. Di mana pun, dalam manuver dan ilmu politik apa pun, seorang politisi biasanya mengkritisi pejabat yang tidak dekat dengan rakyat. Tapi ini justru Pemkot Surabaya dekat dengan rakyat, turun ke kampung-kampung, kok malah diprotes. Ini sebuah paradoks politik,” ujar Direktur Lembaga Riset Politik SCG Consulting Group, Didik Prasetiyono.
Menurut Didik, pernyataan politisi Nasdem itu dalam kaca mata ilmu politik malah kontraproduktif bagi partai Nasdem. Sebab, persepsi publik Surabaya terhadap kinerja Pemkot Surabaya sangat bagus. Di semua survei lembaga riset independen, rata-rata kepuasan publik terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Pemkot Surabaya mencapai lebih dari 80 persen.
”Saya hanya khawatir pernyataan dari politisi Partai Nasdem tersebut malah merugikan partainya sendiri, karena masyarakat akan menilai, lho ini pejabat dekat dengan rakyat kok dikritisi, blusukan ke kampung kok diprotes,” ujar Didik.
Menurut Didik, pernyataan politisi Nasdem yang menyeret metode kerja para pejabat Pemkot Surabaya dengan pemilihan walikota Surabaya terlalu mengada-ada.
”Ada atau tidak ada Pilkada, semua orang tahu kalau Bu Risma punya metode kerja turun ke rakyat, menghadirkan pemerintahan pro rakyat. Dan itu menular ke seluruh jajarannya hingga ke level lurah. Dan itu sudah dilakukan selama hampir 10 tahun. Masak begitu dinilai karena mau Pilwali,” papar Didik yang pernah melakukan studi elektoral politik di Amerika Serikat.
Didik menyarankan kepada jajaran Pemkot Surabaya untuk tidak terlalu menanggapi manuver politisi Nasdem Imam Syafii tersebut.
”Semua pejabat publik harus dekat dengan rakyat. Jangan takut dianggap pencitraan. Fakta gaya Bu Risma yang sering turun ini dicintai rakyat, wajar saja menjadi rujukan bagi seluruh birokrat di Pemkot Surabaya untuk juga dekat dengan rakyat,” ujar Didik.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Selanjutnya
Terkait kritik politisi Nasdem tentang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Eri Cahyadi yang sering turun ke lapangan, Didik menuturkan, metode kerja seperti memang dibudayakan oleh Tri Rismaharini.
”Semua kepala OPD hingga lurah sering turun ke lapangan. Kalau dalam konteks Bappeko, itu ada fungsi pengendalian pembangunan. Mereka turun ke lapangan, melakukan uji petik, hasilnya digunakan sebagai evaluasi untuk perencanaan ke depan. Sehingga perencanaan pembangunan semakin baik, hasilnya pun optimal. Masak begitu dipermasalahkan?” kata Didik.
Seperti diketahui, politisi Nasdem skaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi'i mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut Pilwali.
"Ini kan mau Pilwali, saya langsung saja, Kepala Bappeko itu sering offside. Hal-hal yang seharusnya dikerjakan Kepala Dinas langsung dikerjakan sendiri. Sampai masuk-masuk ke Kelurahan segala dan menjanjikan ke RW-RW akan mengakomodir programnya. Sampai menjanjikan kalau nggak bisa bakal mundur. Ini kan nggak bener," kata Imam.
Imam mengingatkan agar Kepala Bappeko bekerja sesuai tugas dan fungsinya. "Hanya sampai perencanaan saja. Kalau sudah sampai program atau apa lainnya sudah offside," kata Imam.
Advertisement
