Liputan6.com, Jakarta - Polemik penemuan anggaran aneh di Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) DKI membuat Pemprov DKI berencana mengubah sistem e-budgeting menjadi sistem yang diklaim akan lebih pintar.
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mempersilakan DKI mengubah sistem penganggaran yang selama ini dipakai. "Ya silakan aja diubah, selama itu untuk kebaikan. Yang udah baik jangan diubah, yang belum baik silakan diubah," ujar Taufik di Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Advertisement
Namun, politisi Gerindra itu memberi catatan bahwa sebaiknya yang diubah bukan sistem keseluruhan, melainkan sistem kontrolnya saja.
"Kalau yang diupgrade itu sistem kontrolnya. e-budgeting itukan kemarin sudah di jelasin. Memang ketika e-budgeting berbanding e-komponen itu pasti ada selisih (angka)," ucapnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Temuan Setiap Tahun
Temuan-temuan anggaran siluman seperti yang baru-baru ini menjadi sorotan, menurut Taufik bukan hal baru. Setiap tahun ia pasti menemukan komponen anggaran yang kurang jelas dan akhirnya disisir secara manual dan hapus.
Bedanya, tahun sebelumnya menurut Taufik, pihak DPRD DKI tidak berkoar dengan media. "Begini-begini kita setiap tahun kita temuin. Setiap tahun kita temuin tapi kita enggak lapor ke wartawan. Ya kaya gini sisir satu-satu. Jadi alat mengisi satu-satu ya di sini, ini setuju apa enggak," ujarnya.
Advertisement
