Per Oktober 2019, Penerimaan Pajak Baru Rp 1.000 Triliun

Angka tersebut masih jauh dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577,56 triliun

oleh Liputan6.com diperbarui 01 Nov 2019, 14:45 WIB
Sejumlah orang menunggu untuk mengikuti program tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9). Hari terakhir ‎program tax amnesty banyak masyarakat memadati kantor pajak. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Kementerian Keuangan Yon Arsal mengatakan, penerimaan pajak hingga Oktober 2019 mencapai Rp1.000 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBN tahun ini sebesar Rp 1.577,56 triliun.

"Rp 1000 triliun sampai Oktober tanggal berapa gitu. Kan 31 masih kemaren, hari ini belum kita rekap. Kan masih ada penerimaan PPN yang cukup besar," ujar Yon di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Yon berharap penerimaan pajak mampu capai target hingga akhir tahun. Mengingat masih ada PPN perusahaan yang masih akan disetorkan hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun masih banyak yang kita, yang paling banyak pasti dari bendahara dong. Pencairan bendahara pemerintah, baik itu dari APBN/APBD. Project itu kan biasanya pencairannya signifikan di bulan November dan Desember," jelasnya.

Selain PPN, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan penerimaan dari sektor pajak perusahaan/badan yang masih kurang bayar dari Januari hingga Oktober. "Karena itu banyak yang kurang bayar selama Januari-November, nanti itu diakumulasi," jelasnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sri Mulyani Ingin Dirjen Pajak Baru Punya Jiwa Melayani

Sri Mulyani pada rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali. Dok: am2018bali.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pesan khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo untuk bekerja dengan ikhlas dan senang melayani. Dia menegaskan, pejabat dipilih bukan untuk menikmati jabatan.

"Saya ingin tekankan di dalam menjalankan tugas, Anda dipilih untuk melayani bukan untuk menikmati jabatan," ujar Sri Mulyani saat memberi paparan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Pemimpin baru kata Sri Mulyani, harus mampu mengimplementasikan cita-cita presiden melalui tema Indonesia maju. Artinya, setiap pejabat maupun pegawai harus mampu bekerja secara cepat dan efisien.

"Kita semua tahu bahwa tugas Direktorat Jenderal Pajak yang sangat penting namun saya perlu untuk mengingatkan bahwa kita bekerja dengan tema Indonesia maju dan maju bersama menghadapi tantangan," katanya.

 


Tantangan Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, tantangan Indonesia ke depan tidak lah mudah. Apalagi ekonomi global tengah mengalami perlambatan yang membuat penerimaan negara dari pajak dan bea cukai terganggu.

"Tugas kita tidak mudah ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan ketidakpastian global yang berasal dari kebijakan-kebijakan ekonomi negara besar akan memberikan imbas pada perekonomian kita," jelasnya.

"Oleh karena itu kepada Pak Suryo dan seluruh jajaran Direktorat Jenderal bea dan cukai yang hari ini di lantik kita harus mampu menjaga perekonomian Indonesia dari pengaruh perlambatan global," tandas Sri Mulyani.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya