Liputan6.com, Jakarta Rencana pemekaran Papua menuai polemik. Majelis Rakyat Papua (MRP) menolak pembentukan dua provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu.
Presiden Jokowi menegaskan, usulan pemekaran datang dari tokoh Papua. Usulan disampaikan saat Jokowi kunjungan kerja ke Papua beberapa waktu lalu.
Advertisement
"Saya pada posisi mendengar loh. Bukan saya menawarkan atau saya memerintahkan," tegas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Kepada tokoh Papua, Jokowi sudah menyampaikan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk moratorium pemekaran. Namun, mereka tetap mendesak dengan alasan pegunungan tengah Papua membutuhkan pemekaran.
"Tokoh-tokoh menyampaikan bahwa di pegunungan tengah memerlukan pemekaran provinsi baru. Jawaban saya saat itu adalah akan saya tindaklanjuti dengan kajian-kajian, dengan kalkukasi yang matang," jelasnya.
Analisa Intelijen
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut rencana pemekaran Papua berdasarkan analisis intelijen. Tito mengaku telah mengantongi data-data dari intelijen.
"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Mantan Kapolri ini mengklaim, pemekaran Papua untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut. Dia juga beralasan ada kepentingan keamanan dan persatuan bangsa di balik rencana pemekaran Papua.
"Kita bicara masalah kesatuan dan persatuan bangsa," ujarnya.
Sejauh ini, ada dua usulan yang masuk soal pemekaran Papua, yakni Papua Selatan dan Papua pegunungan. Namun, dari dua kawasan tersebut hanya Papua Selatan yang sudah siap.
Reporter: Intan Umbari Prihatin
Advertisement
