Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) bakal menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (2/11/2019). Agendanya hanya satu: pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan 12 anggota komite eksekutif (Exco) periode 2019-2023.
Normalnya, PSSI belum saatnya menggelar kongres pemilihan. Namun agenda ini terpaksa dilakukan setelah ketua umum terpilih periode 2016-2020, Edy Rahmyadi, mundur saat Kongres Tahunan PSSI berlangsung di Bali, pada 20 Januari lalu.
Advertisement
Mantan Pangkostrad itu meletakkan jabatan usai menjadi Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Saat Edy mundur, PSSI bisa saja melakukan pemilihan ketua umum baru dengan syarat harus ada permintaan dari 50 persen atau 2/3 dari jumlah pemilik suara (voters).
Namun tidak ada yang mengajukan tuntutan itu. Dan sesuai denga statuta PSSI pasal 39 ayat 6 posisi Edy pun digantikan oleh salah satu wakil ketua umum, yakni Joko Driyono.
Di tengah jalan, Joko ditangkap polisi. Pria asal Ngawi yang sudah lama malang melintang di sepak bola Indonesia tersebut dituduh melakukan perusakan terhadap sejumlah barang bukti kasus yang tengah ditangani oleh Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola.
Joko ditahan pada bulan Maret dan akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Pria yang akrab disapa Jokdri itu dijatuhi hukuman 1,5 tahun. Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, menilai Joko melanggar Pasal 245 jo Pasal 233 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
Saat Joko ditetapkan sebagai tersangka, 15 Februari lalu, sejumlah pemilik suara mendesak PSSI menggelar pemilihan pengurus baru. Lewat rapat komite eksekutif (Exco) yang dipimpin Joko Driyono, pada 19 Februari 2019, PSSI akhirnya merestui permintaan itu.
Proses diawali dengan membentuk Komite Pemilihan, Komite Banding, dan jadwal KLB Pemilihan lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Hotel Mercure, 27 Juli lalu. Lewat rapat tersebut juga ditetapkan KLB pemilihan digelar pada 2 November 2019.
“Untuk menyiapkan KLB dengan dua agenda itu dan mempertimbangkan padatnya program PSSI, termasuk menjaga komitmen partner komersial kompetisi profesional. Serta untuk menghormati agenda besar politik nasional. Maka, PSSI akan mengutus perwakilan ke Zurich, untuk berkoordinasi secara langsung dengan FIFA untuk mendapatkan arahan dan rekomendasi yang tepat.” kata Joko Driyono dilansir situs resmi PSSI, 19 Februari lalu.
Restu FIFA dan Menpora
Jadwal KLB sempat diprotes oleh salah seorang calon ketua umum, La Nyalla Mattalitti. Menurutnya, PSSI seharusnya mematuhi permintaan FIFA menggelar KLB pada Januari 2020. Mantan ketua umum PSSI itu pun enggan terlibat bila KLB tetap digelar lebih awal.
FIFA memang sempat mempertanyakan jadwal KLB yang diajukan PSSI. Otoritas sepak bola tertinggi di dunia itu meminta agar agenda tersebut dilangsungkan Januari 2020.
"Tapi, lalu PSSI kembali mengirim surat untuk tetap meminta Kongres Pemilihan pada November dengan alasan tidak ada ketua definitif," ujar voter asal Jawa Barat, Tommy Aprianto. Menurut Tommy, FIFA akhirnya memenuhi permintaan anggotanya tersebut.
"FIFA sudah mengirim surat dan mencantumkan siapa peninjau saat kongres 2 November nanti di Jakarta," ujar Tommy menambahkan.
Sepereti dilansir situs resmi PSSI, FIFA lewat email tertanggal 17 oktober menyampaikan bakal mengirimkan dua delegasinya untuk menghadiri KLB PSSI. Mereka terdiri dari Head of Member Association Governance Service, Luca Nicola, dan Development Manager Southeast and East Asia, Lavin Vignesh. Selain FIFA, AFC pun telah mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Sekjen AFC, Dato Windsor John. Dalam surat tersebut, AFC telah menyatakan bakal mengirinkan tiga delegasinya saat Kongres Pemilihan KLB.
Mereka terdiri dari Head of South Asia Unit AFC Member Association and Regional Associations Department, Purushottam Kattel, kemudian Manager of Asean Unit AFC Member Association and Regional Associations Department, Nhodkeo Phawadee, dan Secretary of AFC Member Association and Regional Associations Department, Varankumar Sagaran.
"Kami tentu berharap Kongres PSSI bisa berjalan dengan lancar dan tertib serta menghasilkan output yang positif untuk sepak bola Indonesia ke depannya," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI, Ratu Tisha Destria, seperti dilansir situs resmi federasi.
Ratu Tisha juga sudah bersurat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kemenpora lalu memberikan 'restu' lewat surat bernomor B.10.31.4/SET/X/2019.
Meski mendukung penyelenggaraan KLB PSSI, Kemenpora memberikan tiga catatan kepada PSSI selaku penanggung jawab. Salah satunya adalah meminta PSSI untuk mematuhi statuta dan Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasiona (SKN) tahun 2005.
Selain itu, Kemenpora juga mengingatkan agar permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Kongres Luar Biasa PSSI tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengurus PSSI untuk menyelesaikannya. Sedangkan catatan ketiga adalah adalah meminta PSSI melaporkan segala bentuk hasil kongres kepada Menpora, Zainudin Amali.
Advertisement
Tidak Berjalan Mulus
Sejak 2011 lalu, roda organisasi PSSI sebenarnya tidak pernah normal. Diawali dengan lengsernya Nurdin Halid, FIFA sempat mengambil alih kepengurusan PSSI lewat Komite Normalisasi. Diketuai Agum Gumelar, Komite ini kemudian menggelar pemilihan yang melahirkan kepemimpinan Djohar Airifn Husin lewat Kongres di Solo, 9 Juli 2011.
Meski demikian, intrik di kepengurusan PSSI tidak juga berhenti. Ketidakpuasan terhadap kepengurusan Djohar membuat sejumlah anggota bergabung dan membentuk Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Buntutnya adalah munculnya dualisme kompetisi yang akhirnya berimbas terhadap pembentukan tim nasional (Timnas) Indonesia.
Kedua kubu akhirnya islah dan Djohar Arifin Husin menyelesaikan tugasnya hingga akhir periode. Namun bukan berarti roda organisasi PSSI kemudian berjalan lancar.
Pada 18 April 2015, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, membekukan PSSI setelah La Nyalla Mattalitti terpilih sebagai ketua umum lewat Kongres di Surabaya.
Keputusan ini membuat Indonesia disanksi FIFA. Akibatnya, kompetisi di Tanah Air terhenti dan tim nasional (timnas) Indonesia juga dilarang bertanding di ajang internasional.
Pemilihan kepengurusan baru PSSI kembali digelar di Ancol pada 2016 lalu. Namun Edy Rahmayadi yang terpilih malah mundur di tengah jalan tidak lama setelah mantan Pangkostrad itu memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut).
Posisi Edy kemudian ditempati oleh Joko Driyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSSI. Namun Joko belakangan juga ditangkap polisi dan akhirnya divonis bersalah melakukan tindak pidana merusak barang bukti terkait kasus pengaturan skor sepak bola. Pria yang akrab disapa Jokdri itu divonis 1,5 tahun penjara.
Rentetan permasalahan ini ternyata tidak menyurutkan daya tarik KLB PSSI pada 2 November nanti. Ini terlihat dari banyaknya kadidat yang bersedia maju dalam pemilihan.
Total ada 11 calon ketua umum, 15 calon wakil ketua umum, dan 71 calon komite eksekutif (exco) yang terdaftar untuk mengikuti pemilihan. Dari total jumlah 97 calon itu, akan dipilih 1 ketua umum, 2 wakil ketua umum, dan 12 komite eksekutif. Mereka nantinya akan diserahkan mandat untuk menjalankan roda organisasi PSSI selama empat tahun ke depan.
Total jumlah calon lebih tinggi ketimbang jumlah pemilihnya. Seperti diketahui, KLB PSSI hanya diikuti oleh 86 pemilik suara, yang terdiri dari 34 Asosiasi PSSI Provinsi, 18 klub Liga 1, 22 klub Liga 2, 10 klub Liga 3, 1 Asosiasi Futsal, dan 1 Asosiasi Sepak Bola Wanita.
Perubahan di Tubuh PSSI
Besarnya animo kandidat yang ikut pada pemilihan nanti idealnya menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Sebab ini berarti semakin banyak sosok yang tampil, kesempatan untuk mendapatkan para pemimpin PSSI yang berkualitas tentu semakin terbuka lebar.
"Kita hanya berharap agar yang menjadi Ketua Umum PSSI betul-betul memiliki integritas yang baik dan bisa membawa kemajuan bagi sepak bola di Tanah Air," kata Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Meski demikian, Jokowi menegaskan, pemerintah tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi pemilihan ketua umum di induk organisasi sepak bola nasional itu. Mantan Wali Kota Solo tersebut berpegang teguh pada aturan dari FIFA.
"Sekali lagi untuk urusan berkaitan dengan urusan Kongres Luar Biasa PSI yang akan dipilih ketua umumnya, pemerintah tidak bisa ikut campur apalagi intervensi, nggak bisa.Statuta FIFA-nya tidak memungkinkan untuk itu," kata Jokowi menambahkan.
Terpisah, Asisten Pelatih Timnas Indonesia U-16, Indriyanto Nugroho dalam acara Dear Netizen di Liputan6.com, juga berharap besar terhadap kepengurusan yang terpilih. Mantan pemain Primavera timnas PSSI Primavera itu mengingatkan siapapun sosok yang terpilih tidak sampai melupakan pembinaan usia muda yang menjadi bibit pemain timnas.
"Sekarang kita berharap ada kompetisi di daerah masing-masing. Asprov (Asosiasi Provinsi) PSSI ada 34, di setiap provinsi ada," ujar Indriyanto.
Sementara itu, pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, menilai KLB PSSI 2019 merupakan merupakan pertarungan antara arus perubahan dan status quo. Dan menurutnya, aspirasi publik tentu sangat menginginkan perubahan di tubuh PSSI.
Hanya saja, Tommy Welly, tidak terlalu yakin wajah-wajah baru yang muncul otomatis menjadi jaminan memiliki kemampuan dan semangat perubahan yang diinginkan publik.
"Ingat ya, catatan besar mengenai Kongres PSSI besok ini adalah pertarungan tentang perubahan versus status quo. Aspirasi publik bola tentu ingin perubahan di tubuh PSSI."
KLB PSSI tidak hanya menghasilkan pengurus yang akan bertugas hingga empat tahun ke depan. Namun rapat akbar nanti juga seharusnya mampu menghadirkan wajah baru bago federasi sepak bola Indonesia yang selama bertahun-tahun ini dicap 'buruk rupa'.
Dan yang terpenting, prestasi timnas Indonesia dan kemajuan sepak bola Indonesia menjadi tugas berat yang bakal menanti siapun pemenang pada pemilihan nanti!
Saksikan juga video menarik di bawah ini:
Advertisement
