Liputan6.com, Jakarta - Belakangan, masyarakat Ibu Kota dihebohkan dengan beredarnya hasil tangkapan layar yang dibagikan oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, terkait rancangan APBD DKI Jakarta 2020.
Wiliiam sempat membeberkan adanya pengajuan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2020.
Advertisement
Di antaranya adalah anggaran untuk lem aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 82 milliar, kemudian adanya pengajuan bolpoin sebesar Rp 124 milliar.
Usai viral dan menuai pro kontra, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun angkat bicara. Menurut dia, mata anggaran aneh selalu terjadi tiap tahun penganggaran. Malahan, Anies menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh itu bukan karena sistem digital, tapi tidak pintar.
Tak hanya Anies, anak buahnya juga angkat bicara. Salah satunya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan.
Mahendra mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.
Namun tak butuh waktu lama. Saat ini Mahendra mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bappeda. Apakah karena ramainya soal APBD 2020?
Berikut pejabat di jajaran Ibu Kota yang mundur usai terungkapnya rancangan APBD DKI Jakarta 2020 dihimpun Liputan6.com:
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaidi mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut dibenarkan Sekretaris Dispar Asiantoro.
Ia dikabarkan mundur per Kamis, 31 Oktober 2019, lalu meminta jabatan staf saja. Mundurnya Edy juga sudah dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Khaidir.
Khaidir mengatakan, surat pengunduran diri Edy diajukan pada 31 Oktober 2019.
"Benar mundur, per 31 Oktober 2019. Disampaikan kepada Gubernur melalui Pak Sekda," kata Khaidir saat dikonfirmasi, Jumat, 1 November 2019.
Khaidir menyebut, alasan Edy Junaidi mundur dan meminta menjadi staf biasa dari Disparbud.
"Dia hanya menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan jadi staf di anjungan dinas pariwisata," ucap Khaidir.
Diketahui, beberapa waktu lalu rancangan anggaran DKI Jakarta dari Dinas Pariwisata membuat heboh. Tepatnya terkait anggaran sebesar Rp 5 miliar hanya untuk membayar 5 influencer pada 2020.
Kelima influencer itu akan diminta mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (followers) di media sosial.
Belakangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, sudah dicoret anggaran tersebut. Khaidir membantah alasan Edy Junaidi mundur karena kasus tersebut.
"Enggak mungkin sejauh itu soal influencer," tegas Khaidir.
Advertisement
Kepala Bappeda
Kali ini, giliran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengunduran diri Kepala Bappeda Mahendra ini usai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaidi yang juga mundur dari jabatannya.
Pengumuman mendadak itu bahkan diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat, 1 November 2019.
"Kepala Bappeda Bapak Mahendra mundur per hari ini," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Anies menyatakan menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyebut Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.
"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.
Ia pun mengaku kaget atas pengunduran diri Mahendra.
"Meski terkejut, tapi kami menerima pengunduran diri Mahendra dan saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai ketika memilih untuk memberikan kesempatan pada yang lain," ujar Anies.
Nantinya Mahendra akan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Widyaiswara.
Sementara itu, Mahendra menyebut alasan mundur dirinya karena melihat situasi penyusunan anggaran DKI saat ini.
"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra.
Mahendra berharap kinerja Bappeda lebih baik lagi setelah dia mengundurkan diri.
"Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.
Terkait masalah anggaran rancangan APBD 2020 yang tersebar melalui hasil tangkapan layar, Mahendra sempat angkat bicara.
Ia mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.
"Itu cuma mempersiapkan saja. Kalau misalnya nanti sudah disahkan, kan kemarin asumsinya segera dibahas, begitu selesai bahas itu akan segera upload," ucap Mahendra.
