Sri Mulyani Tegaskan Posisi Utang Pemerintah Masih Terjaga

Posisi utang masih berada di tengah dari batasan maksimal yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 60 persen dari PDB.

oleh Liputan6.com diperbarui 04 Nov 2019, 20:45 WIB
Menkeu Kabinet Kerja periode 2014-2019, Sri Mulyani diperkenalkan dalam pengumuman menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Sri Mulyani kembali dipercaya Presiden Jokowi menjabat sebagai Menkeu Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2014. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa posisi utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sejauh ini masih tergolong aman. Mengingat posisi utang masih berada di tengah dari batasan maksimal yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 60 persen dari PDB.

"Posisi utang rasio 30 persen dari PDB. Akan terus dijaga," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Dia mengatakan, posisi rasio utang Indonesia masih jauh dibandingkan dengan rasio utang negara-negara lain. Sebab jika berkaca pada Jepang, rasio utang bisa mencapai 200 persen dari PDB, Singapura 113 persen dari PDB dan Malaysia mencapai di atas 50 persen dari PDB.

"Tingkat rasio utang kita dibanding negara-negara maju, yang 30 persen, cukup baik dan rendah. Rasio ini akan kita jaga supaya reputasi dan sustainabilitas APBN terjaga," kata dia.

Dengan prinsip kehati-hatian, imbal hasil dari surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun pun mengalami penurunan dari 16 persen menjadi 6,6 persen. Namun, total pembayaran bunga utang tetap naik dari yang 2018 sebesar Rp258 triliun menjadi Rp276,1 triliun pada 2019.

"Dari pengelolaan utang yang hati-hati dan selalu kita jaga, dari sisi level maupun pertumbuhannya, pembayaran bunga utang kita telah turun, dilihat daru perkembangan yield SBN tenor 10 tahun kita," ungkap Sri Mulyani.

 

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Sri Mulyani Terus Berjuang Atasi Defisit Neraca Perdagangan

Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja Jilid I Sri Mulyani tiba di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyatakan dirinya diminta untuk tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Jokowi Jilid II. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui defisit neraca perdagangan RI sejauh ini masih belum bisa diatasi. Hal itu dikarenakan, permintaan pada sektor minyak dan gas (Migas) setiap tahunnya terlampau tinggi, sehingga mau tidak mau impor di sektor tersebut terus dilakukan.

“Kalau dilihat dari neraca migas yang negatif memang transaksi perdagangan sulit untuk positif,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR Jakarta, Senin (4/11/2019).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sendiri sudah mengambil langkah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya penerapan B20 atau campuran 20 persen biosolar pada solar. Namun dia tak menyebutkan berapa besar penerapan B20 untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

“Penerapan B20 untuk mengatasi ini. Yang lain meningkatkan ekspor di sektor lain,” kata dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya