Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia menggelar rapat bertema Produktivitas dan Daya Saing Pertanian dan Industri Pangan, Selasa (05/11/2019). Rapat ini merumuskan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian nasional.
Hingga saat ini, ketahanan pangan masih menjadi isu yang jadi perhatian pemerintah. Ada banyak tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional, begitu pula dengan industri pertanian.
"Ketahanan pangan ini hal yang mutlak. Pertumbuhan masyarakat yang tinggi harus diimbangi dengan pemikiran tentang pangan. Kita harus bisa mengadaptasi teknologi dengan baik agar ketahanan terjalin dengan baik," ujar Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani di Jakarta, Selasa (05/11/2019).
Baca Juga
Advertisement
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Widjaja menyatakan, tahun 2045, jumlah populasi Indonesia akan mencapai jumlah 350 juta jiwa, sehingga diperlukan produksi pangan yang cukup untuk memenuhi pertumbuhan masyarakat tersebut.
"Artinya, kita harus bisa meningkatkan produksi pangan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional," ujar Franky.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Investasi
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan Juan P Adoe menekankan pentingnya investasi di subsektor pangan.
Pada periode sebelumnya, subsektor pangan menjadi salah satu kontributor utama investasi terutama dalam penanaman modal dalam negeri (PMDN).
"Kita ingin investasi di sektor pangan terus tumbuh, tentu perlu didorong dengan kebijakan fiskal dan insentif yang baik," ujar Juan.
Untuk mendukung hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan pemerintah siap menjalankan regulasi terkait.
"Kami siap menjalankan rekomendasi dan regulasi untuk meningkatkan sektor pertanian yang selama ini berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB)," ungkapnya.
Advertisement
Kadin Harap Kabinet Baru Mampu Jawab Tantangan Ekonomi Global
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyambut baik formasi kabinet Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin periode 2019-2024.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menilai, pilihan formasi tersebut merupaka pilihan terbaik yang harus dihormati dan didukung semua pihak demi kemajuan bangsa dan negara.
"Kami mengapresiasi capaian pemerintahan selama ini dan menyambut baik dengan susunan kabinet yang telah dipilih Presiden," ungkap Rosan, Rabu (23/10/2019).
Sebagai mitra pemerintah, ia menyatakan, Kadin akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh kabinet yang baru dan mendukung mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita pada 2045.
"Kami segenap jajaran Kadin Indonesia mengucapkan selamat kepada kabinet yang baru, semoga kabinet ini bisa membawa angin segar bagi dunia usaha dan perekonomian nasional," kata Rosan.
Pihaknya berharap, formasi kabinet yang baru dapat menjawab berbagai tantangan yang masih mewarnai perekonomian Indonesia, seperti defisit neraca berjalan, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran belanja, masalah perizinan usaha, masalah kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, fundamental struktural. Deperti efisiensi dan produktifitas hingga lapangan kerja.
Terlebih lagi, ia menambahkan, tantangan luar negeri mengenai ketidakpastian ekonomi global yang membuat ekspor Indonesia turun dan masih menekan perekonomian global. Para pelaku usaha global masih menunggu perkembangan perang dagang China dan AS terkait kesepakatan damai dagang fase satu pada November nanti.
Mengenai hal ini, Rosan mengatakan, Indonesia juga masih belum bisa mengambil peluang terkait perang dagang dua negara, dan itu menjadi pekerjaan rumah pemerintah ke depan. Daya saing kita disebutnya juga harus ditingkatkan. Terlebih Presiden Jokowi menargetkan untuk menaikan ranking EODB Indonesia pada 2020 masuk peringkat ke-40.
"Kami juga mendukung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemangkasan birokrasi yang panjang dan deregulasi aturan. Sebab selama ini persoalan regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang telah menjadi beban dunia usaha," pungkas Rosan.
