Komisi X DPR Minta Menteri Nadiem Prioritaskan Nasib Guru Honorer

Andi menyatakan, ketimpangan kesejahteraan di kalangan pengajar masih terjadi, khususnya di daerah.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Nov 2019, 14:55 WIB
Anggota Komisi X FPKB DPR RI Andi Muawiyah Ramly.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi X FPKB DPR RI Andi Muawiyah Ramly minta Mendikbud Nadiem Makarim memprioritaskan nasib guru honorer yang menjadi persoalan klasik dunia pendidikan Indonesia saat ini.

"Ini persoalan klasik yang rutin dihadapi dan tidak tuntas-tuntas," ungkap Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (5/11/2019).

Andi menyatakan, ketimpangan kesejahteraan di kalangan pengajar masih terjadi, khususnya di daerah. Bkan hanya soal kualitas pendidikan tapi juga dari sisi kesejahteraan guru.

Terkait desakan adanya Direktorat Jenderal Sekolah Swasta yang diminta sekolah-sekolah swasta, politisi asal Sulawesi Selatan itu berpendapat agar Nadiem Makarim mempelajari urgensi dan nomenklatur yang ada.

"Soal ini Mendikbub perlu diskusi di DPR, kita dengar pendapat karena ini menyangkut persoalan yang kompleks," tutur Andi.

Andi percaya dibawa pimpinan bos Gojek itu, kinerja Kemendikbud akan lebih baik ke depan.


Sosok Cerdas

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Liputan6.com/Yopi Makdori)

"Nadiem saya kira sosok yang cerdas, punya kreatifitas. Kita lihat saja kinerjanya 100 hari ke depan. setelah 100 hari masih belajar, DPR punya hak pengawasan sekaligus mengevaluasi kinerja beliau baik memberi masukan ataupun kritikan," tandasnya.

Fraksi PKB di Komisi X akan memprioritaskan persoalan pendidikan karena menurutnya sejalan dengan tiga program prioritas hasil Muktamar PKB di Bali.

"Mandat Muktamar salah satunya adalah menyoal SDM kita yang jelas perlu peningkatan kualitas," tutur Andi.

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya