Liputan6.com, Jakarta - Kantor Kejaksaan Negeri Gresik, Jawa Timur, memanggil sedikitnya 140 klinik dan apotik di wilayah itu, karena belum mendaftarkan badan usahanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS-TK).
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kajari Gresik, Andy Rahman mengatakan, pemanggilan dilakukan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kajari Gresik.
"Hal ini guna melakukan klarifikasi mengenai kendala atau hambatan apa yang terjadi sehingga sampai saat ini belum mendaftar," kata dia.
Baca Juga
Advertisement
Pada kegiatan pemanggilan itu, Kejaksaan Gresik mengingatkan agar para pemilik apotik dan klinik taat dan patuh terhadap Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
"Di dalam undang-undang tertulis jelas pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya mengikuti program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jika tidak dipatuhi maka ada sanksi yang bisa diterapkan," ujar dia.
Sementara apabila pemanggilan diabaikan, sanksi yang akan dikenakan kepada pemilik apotik dan klinik adalah mulai dari administrasi, pencabutan izin usaha hingga pemidanaan.
"Tidak hanya itu, pemilik izin juga kemungkinan tidak mendapatkan layanan publik seperti pengurusan izin perpanjangan klinik hingga yang paling ekstrim tidak bisa mengurus SIM," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Bentuk Upaya Tegas
Kepala Bidang Kepesertaan BPJS-TK Cabang Gresik, Ibrahim Hadi Wibowo menilai pemanggilan terhadap 140 klinik dan apotik ini merupakan bentuk upaya tegas dari BPJS-TK setelah sebelumnya melakukan pendekatan secara persuasif.
Langkah ini, kata dia, merupakan tindak lanjut dari sosialisasi kepesertaan yang digelar bersama Dinas Kesehatan Gresik pada Mei 2019. "Pada pemanggilan hari ini ada sekitar 40 klinik dan apotik yang datang. Saat itu juga minta mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS-TK secara langsung," ujar dia.
Dia berharap, klinik dan apotik yang hingga kini belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS-TK bisa segera mendaftar mengingat manfaat yang didapat cukup banyak.
"Kami sebenarnya tidak ingin memaksa untuk daftar menjadi peserta namun karena ini perintah undang-undang, jadi mau tidak mau harus dijalankan," tutur dia.
Advertisement
