Liputan6.com, Jakarta - Kabar Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat kembali berembus. Jokowi dalam beberapa kali kesempatan, melakukan reshuffle berdasarkan penanggalan Jawa.
Rabu Pon menjadi yang paling sering dijadikan momen pengumuman bongkar pasang kabinet. Dan pada pekan ini, 1 Februari 2023 menjadi hari Rabu Pon, apakah akan dilakukan reshuffle kabinet?
Advertisement
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyambut baik hal itu. Menurutnya, apabila Jokowi melakukan reshuffle, itu berarti ia tahu bagaimana kinerja menterinya.
"Kabar santer bahwa Rabu Pon, tepatnya 1 Februari 2023 Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle menteri. Tentu menjadi hal yang positif, karena Jokowi mengganti para menteri yang tidak bisa menjalankan tugas dengan baik atau yang tidak sejalan dengan tujuan politiknya," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Senin (30/1/2023).
Dirinya menyebut, tidak dapat dipungkiri jika menteri adalah jabatan politik. Sehingga, kata Teddy, jika Presiden Jokowi mengganti menteri yang sudah tidak sejalan dengan tujuan politiknya.
"Presiden dapat mengganti dengan yang sejalan dan tentu juga yang bisa menjalankan roda kementerian," ucap dia.
Menurut Teddy, jika Rabu Pon nanti terjadi reshuffle, maka artinya ada tiga hal yang mendasari itu.
"Pertama karena kinerja, kedua karena sudah tidak sejalan dengan tujuan politik Presiden dan yang ketiga gabungan dari keduanya, yaitu kinerja dan tidak sejalan dengan tujuan politik. Dan itu semua sah-sah saja," terang dia.
"Dalam menjalankan roda organisasi, memang harus ada yang namanya chemistry, jika sudah tidak ada, untuk apa dipaksakan dengan berlindung dibalik kata profesionalisme? Pilihannya hanya ada 2, keluar atau dikeluarkan," jelas Teddy.
Kata Jokowi soal Reshuffle Kabinet
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menampik bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Ia pun meminta publik untuk menunggu.
"Nanti tunggu saja," kata Jokowi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu 29 Januari 2023.
Jokowi dalam beberapa kali kesempatan, melakukan reshuffle berdasarkan penanggalan Jawa. Rabu Pon menjadi yang paling sering dijadikan momen pengumuman bongkar pasang kabinet.
Oleh karena itu, publik menduga reshuffle akan dilakukan Rabu depan karena bertepatan dengan Rabu Pon.
Namun saat dikonfirmasi, Jokowi seolah tidak mengetahui kalau Rabu pekan depan adalah Rabu Pon.
"Masa? Bener?," jawabnya dengan canda.
Isu reshuffle semakin menguat sebab pada beberapa hari kemarin Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dipanggil ke Istana. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan diduga pembicaraan tersebut mengarah kepada reshuffle sejumlah menteri NasDem yang ada di kabinet.
Namun lagi-lagi, Jokowi enggan membocorkannya. Kepala negara mengaku hanya menjadi pertemuan biasa saja.
"Ya pertemuan biasa saja, (soal pembicaraan apa?) Mau tau aja hehe," Jokowi menutup.
Advertisement
Isu Reshuffle Menguat
Diketahui, saat ini NasDem memiliki 3 menteri yang berada di kabinet Jokowi. Mulai dari Siti Nurbaya, Menteri Kehutanan, Syahrul Yasin sebagai Menteri Pertanian dan Johnny Plate sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Digoyangnya kursi menteri NasdDem berembus sejak partai pendukung Jokowi itu mengaku akan berbalik mendukung Anies Baswedan pada 2024 nanti pada Oktober tahun lalu.
Sejumlah pengamat politik menilai, hal itu yang menjadi akar penyebab NasDem harus angkat kaki dari Istana sebab Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi dan dengan demikian, arah politik partai sudah bersebrangan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya telah memberikan masukan nama kadernya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana reshuffle menteri. Meski demikian, Hasto menyebut reshuffle adalah wewenang penuh dari Jokowi.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden dan itu kewenangan Bapak Presiden, tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan," kata Hasto di Bandung.
Meski mengakui sudah menyodorkan nama calon menteri untuk masuk Kabinet Indonesia Maju, Hasto enggan membocorkan nama itu.
"Tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ucap Hasto.
PAN Sebut Reshuffle Hak Presiden
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto tak mau ambil pusing terkait beredarnya isu perombakan atau reshuffle kabinet. Dia mengingatkan bahwa itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Yang membentuk koalisi, mengurangi koalisi, mengganti menteri itu hak prerogatif presiden. Orang lain atau partai termasuk para pengamat boleh saja memberi masukan, tetapi kan kata akhir di Presiden," kata dia saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu 29 Januari 2023.
Menurut Yandri, walau kabar perombakan kabinet yang mencuat 1 Februari 2023 atau di hari Rabu Pon, bernuansa politik. Keputusan itu suatu hal wajar, sebab sepenuhnya ada ditangan Jokowi.
"Ah biasa, memang itu politis kan. Pelantikan presiden itu kan politis. Kalau pergantian menteri berbau politik ya tak papa. Tetapi sekali lagi itu yg tahu persis itu presiden," kata dia.
Meski demikian, Wakil Ketua MPR RI itu tetap yakin jika ada Menteri yang kena perombakan oleh Jokowi bukan persoalan suka atau tidak suka. Melainkan, demi memperbaiki kinerja dalam kabinet menjalankan sisa masa tugas hingga 2024.
"Kalau saya melihat enggak kesana lah ya. Pak jokowi itu kan negarawan ya, masa suka-enggak suka. Kalaupun ada reshuffle itu saya yakini, itu dalam rangka memperbaiki performance," kata dia.
"Memperbaiki sisa waktu Pak Jokowi ini utk memaksimalkan pelayanan termasuk capaian program-program Pak Jokowi, bukan masalah suka tidak suka," jelas Yandri.
Advertisement
