Liputan6.com, Jakarta - Penunjukan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri diharapkan berjalan secara profesional dan jauh dari kepentingan politik.
Peneliti dari Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menyarankan, penunjukan Kabareskrim sebaiknya menerapkan merit system.
Advertisement
"Sangat penting (merit system). Karena Kabareskrim ini merupakan posisi yang sangat penting karena itu harus dipilih orang-orang yang profesional, tidak partisan, dan jauh dari kepentingan politik. Sehingga pendapat publik tentang komitmen Jokowibterhadap negara hukum yang bersih bisa tercapai," tutur Peneliti Indonesian Legal Roundtable Erwin Natasomal Oemar saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (8/11/2019).
Erwin menuturkan, penerapan merit system akan menbuat publik yakin atas komitmen Jokowi terkait netralitas di bidang penegakan hukum.
"Ini sebagai wujud netralitas dari Polri, sehingga tidak ada kekhawatiran penegak hukum dalam menjalankan tugasnya," tegas Erwin.
Lebih jauh Erwin mengingatkan, Kabareskrim terpilih nantinya harus mampu melakukan dua hal dalam mengemban jabatannya.
"Pertama harus responsif terhadap masyarakat. Kedua, yang perlu dilihat lebih dalam soal bagaimana kepolisian bisa bersinergi dengan penegak hukum lain dalam penanganan perkara," imbuhnya.
