Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Aceh melakukan inspeksi ke sejumlah aset milik perusahaan tersebut di Banda Aceh dengan mengendarai motor listrik. Hal ini untuk memastikan kehandalan sistem kelistrikan.
General Manager PT PLN UIW Aceh Jefri Rosiadi mengatakan, seluruh manajemen dan unit wajib melihat langsung serta memeriksa aset-aset milik perusahaan PLN sehingga dapat mengetahui secara riil kondisi di lapangan.
“Artinya, melalui program ini manajemen dapat mengetahui secara terkini kondisi dan aset-aset yang dimiliki masih dapat berfungsi serta bermanfaat,” kata Jefri, di Jakarta, Jumat (8/11/2019).
Dalam kegiatan inspeksi aset-aset [PLN](https://www.liputan6.com/bisnis/read/4104327/pln-ganti-armada-operasional-dengan-kendaraan-listrik?source=search "") dalam kota Banda Aceh menggunakan aplikasi Inspeksi Kehandalan Distribusi (Sihandis) yang merupakan program inovasi dari UP3 Banda Aceh, aplikasi tersebut bisa memberikan informasi secara riil kondisi dilapangan.
Baca Juga
Advertisement
Untuk informasi, saat ini sistem Aceh terdapat dua pola operasi yaitu interkoneksi dan isolated.Beban Puncak sistem Interkoneksi saat ini 480 Mega Watt (MW) dipasok dari Pembngkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) yang terinterkoneksi serta transfer dari sistem Sistem Sumater Utara (Sumut) di jaringan 150 KV. Sedangkan beban puncak sistem isolated adalah 58 MW di pasok oleh PLTD dan PLTMH tersebar.
Dalam kegiatan inspeksi tersebut, manajemen PLN menggunakan motor listrik sebagai upaya dalam mensosialisasikan kendaraan yang ramah lingkungan, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran terkait efisien dan nyamannya menggunakan motor untuk kegiatan sehari-hari.
"Kami ingin memberikan edukasi terkait pemanfaatan motor listrik, selain membantu untuk mengurangi polusi, dengan semakin maraknya penggunaan kendaraan listrik, diharapkan akan meningkatkan penjualan listrik PLN. " imbuhnya.
Saat ini untuk wilayah Aceh sudah terdapat 70 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang tersebar disejumlah tempat termasuk beberapa tempat keramaian.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Soal Pemadaman Listrik Total, Ombudsman Sebut PLN Lalai
Anggota Ombudsman RI, Laode Ida membeberkan fakyor penyebab pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di wilayah Jawa Barat DKI Jakarta dan Banten pada awal Agustus lalu. Dari hasil investigasi dilakukan, ditemukan adanya maladminitrasi atau kelalaian yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"PLN melakukan kelalaian dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap pohon yang telah melewati jarak bebas minimum di sepanjang jalur transmisi," kata dia saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (7/11).
Temuan lain, PLN juga melakukan penyimpangan prosedur dalam pengoperasian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Pemalang yang menjadi faktor utama pemadaman listrik total (blackout) pada tanggal 4 Agustus 2019. "PLN tidak optimal dalam proses antispasi terjadinya blackout," imbuh dia.
Atas temuan ini, pihaknya juga belum melihat optimalnya pelibatan kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terjadinya blackout. Sementara pola ganti rugi yang dilakukan PLN pun belum memadai kepada masyarakat terdampak.
"Itu yang kami minta agar diakomodir dalam Permen ESDM. Karena tidak seberapa juga kompensasinya dengan dampak kerugian yang dialami masyarakat khsusunya bagi industri yak," kata dia.
Berdasarkan hasil temuan lapangan, analisis, dan maladministrasi yang terjadi, Ombudsman RI menyampaikan saran kepada PLN sebagai bentuk perbaikan tata kelola ke depannya.
Dirinya meminta agar PLN melakukan evaluasi mekanisme, pembiayaan, dan pelaksanaan pemangkasan pohon yang selama ini dilakukan melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga untuk memastikan kondisi ROW bebas dari pohon kritis (jarak aman terpenuhi)
Kemudian, PLN juga diminta untuk menyusun skema pembiayaan yang dapat mengakomodir apabila terdapat kekurangan anggaran dalam pekerjaan pemangkasan dan penebangan pohon. Juga melakukan pengecekan dan melengkapi setiap instalasi ketenagalistrikan milik PLN yang belum memiliki Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) dan Sertifikat Laik Operasi (SLO)
Tak hanya itu, Laode juga menyarankan agar PLNmelalukan penambahan transmisi untuk mendukung penyaluran daya dari pembangkit-pembangkit listrik baru. Serta nenambah fasilitas black start pada pembangkit yang tersedia
Terkait dengan masalah kompensasi, dirinya menarankan agar Perseroan juga melakukan sosialisasi secara masif terhadap pemberian ganti rugi kepada seluruh konsumen. Serta menyusun dan membuat crisis center sebagai pelayanan pengaduan masyarakat atas keluhan terhadap pelayanan oleh PLN.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
