Liputan6.com, Jakarta Sampah menjadi masalah menahun yang belum terselesaikan hingga saat ini. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tiga solusi menyelesaikan pengelolaan sampah di ibu kota.
Advertisement
Ketiga solusi yang disebut Kegiatan Strategis Daerah (KSD) ini meliputi jangka pendek, menengah, dan panjang, yaitu KSD Pengurangan Sampah di Sumber, KSD Optimaliasasi Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, dan KSD Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF).
Ketiga solusi ini dicetuskan Pemprov DKI Jakarta dengan harapan nantinya semua pihak tak lagi bertumpu pada TPST Bantargebang, untuk menyelesaikan pengelolaan sampah. Hal ini lantaran TPST Bantargebang diprediksi tidak dapat lagi menampung sampah pada 2022 karena sudah penuh. Inilah tiga KSD yang menjadi solusi masalah pengolahan sampah di Jakarta.
Solusi pertama adalah Samtama yang merupakan upaya mengurangan sampah rumah tangga. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginisiasi Samtama melalui RW percontohan, pengembangan bank sampah, pengembangan TPS 3R (Recycle Center), serta kampanye dan menyusun regulasi pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, seperti menggunakan wadah daging kurban ramah lingkungan, dan lain-lain.
"Pengelolaan sampah memerlukan perubahan pola pikir masyarakat. Perubahan mindset bahwa kota bukan hanya sekadar terlihat bersih dan rapi dengan mengirimkan sampahnya ke TPST Bantargebang, tapi mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Kita harus memulai kegiatan pengurangan sampah dengan aktivitas kurangi dan mendaur ulang," kata Anies.
Sebelum kehadiran Samtama, kesadaran pengelolaan sampah di rumah warga Jakarta masih sedikit. Untuk itu, Pemprov DKI membagi kegiatan Samtama jadi dua bagian: Laskar Samtama dan Kampung Samtama.
Kampung Samtama ini telah menjaring 330 relawan di 22 RW, sedangkan Laskar Samtama diseleksi sebanyak 209 dari 429 orang yang daftar untuk jadi relawan. Sebanyak 209 orang itu terdiri dari 185 relawan umum dan 24 relawan dokumentasi.
Relawan Laskar Samtama berasal dari beragam pekerjaan, seperti ibu rumah tangga, mahasiswa, pegawai swasta, guru, seniman, bahkan ada ASN Pemprov DKI Jakarta.
Kedua, optimalisasi TPST Bantargebang. Pemprov DKI bekerja sama dengan BPPT membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sekarang sudah beroperasi.
Kepala BPPT Hammam Riza menyebutkan, PLTSa akan menjadi model bagi pembangunan pembangkit listrik sejenis di kota-kota besar lainnya.
"Jadi model PLTSa ke depan kalau mau dibangun di tengah kota, yang terpenting adalah bagaimana ini PLTSa dapat diterima oleh masyarakat sekitarnya nanti. Hal inipun merupakan penunjang dari society 5.0," ujar Hammam, di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/2).
Beberapa tindakan optimalisasi TPST Bantargebang lainnya adalah penggalian sampah lama dari landfill (landfill mining) untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif (Refused Derived Fuel) industri semen.
Bahan bakar alternatif sampah ini setara dengan nilai kalor batu bara muda. Langkah-langkah ini dapat memperpanjang masa manfaat TPST Bantargebang. Dengan kata lain, berguna sebagai langkah-langkah mitigasi, mengingat Bantargebang diprediksi akan penuh pada 2022.
Ketiga, KSD Intermediate Treatment Facility (ITF). Proyek ini merupakan pembangunan tempat pengelolaan sampah di dalam kota yang disebut-sebut akan menjadi yang terbesar di dunia. Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat unit ITF yang masing-masingnya dapat mengelola 2.200 ton sampah per hari.
Proyek senilai Rp 750 miliar per unit ITF ini akan mampu mengelola seluruh sampah Ibu Kota, sehingga tak perlu lagi mengandalkan TPST Bantargebang.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sudah mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) atau PPA (Power Purchase Agreement) juga berhasil disepakati antara perusahaan publik asal Finlandia, Fortum dengan PT PLN (Persero) dengan PT Jakarta Solusi Lestari (JSL)—Perusahaan Patungan PT Jakpro sebagai operator ITF Sunter.
Adapun lokasi pembangunan keempat ITF tersebut, yakni di Sunter dan Cilincing, Jakarta Utara; Rawa Buaya Cengkareng, Jakarta Barat; dan satu unit di Jakarta Selatan yang belum ditentukan lokasinya.
“ITF Sunter ditargetkan beroperasi tahun 2022. Nantinya TPST Bantargebang hanya akan menampung residu pengolahan sampah di dalam kota,” kata Kepala Unit TPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto, di Jakarta Pusat pada Rabu (31/7).
Seperti yang diketahui, TPST Bantargebang diprediksi Pemprov DKI akan penuh pada dua atau tiga tahun mendatang. Hal ini juga diakui oleh Usman, salah satu warga sekaligus pemulung di TPST Bantargebang sejak 1998.
“Tumpukan sampah di Bantargebang itu udah penuh sekali. Kalau musim hujan risikonya sangat rawan longsor. Kalau musim kemarau rawan kebakaran,” ungkap Usman.
Usman menambahkan bahwa pemerintah DKI Jakarta perlu teknologi atau upaya lebih canggih, supaya sampah dari Jakarta tidak semuanya dibuang TPST Bantargebang. "Akhir-akhir ini sih Alhamdulillah sudah cukup berkurang, enggak separah tiga tahun lalu."
Untuk itulah, KSD-KSD tersebut merupakan solusi yang dirumuskan Gubernur atas permasalahan pengelolaan sampah Ibu Kota yang sudah dirasakan menahun tanpa solusi efektif untuk jangka panjang.
“Pemprov DKI berusaha mengeksekusi KSD-KSD dan program-program ini untuk mewujudkan 'Wajah Baru Pengelolaan Sampah'. Saat ini proses eksekusi KSD tersebut sudah berjalan. Salah satunya, kita dapat melihat, pengelolaan TPST Bantargebang sudah jauh lebih baik dalam 1-2 tahun terakhir dan kita sebentar lagi akan punya pengelolaan sampah dalam kota (ITF),” ungkap Anies.
(*)
