Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) dengan jajaran menteri Indonesia Maju terkait Program Cipta Lapangan Kerja di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Dalam rapat tersebut Mantan Gubernur DKI Jakarta meminta untuk menteri menyiapkan eselon yang akan dipangkas dan memperbaiki ekosistem regulasi terkait lapangan kerja.
"Saya kira beberapa kali sudah saya sampaikan kepada seluruh kementerian untuk mengidentifikasi regulasi-regulasi yang ada di kementerian yang menghambat," kata Jokowi saat membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Dia menegaskan jika ada yang menghambat segera untuk dipangkas terutama kata dia terkait mandat dalam UU. Jokowi meminta nantinya pemerintah akan mengumpulkan beberapa hal sehingga akan jadi omnibus law. Dia pun mengacu yang dianut Amerika, yaitu para menteri mengeluarkan satu permen dan mencabut dua peraturan.
Baca Juga
Advertisement
"Di sini mestinya juga bisa melakukan itu, menteri kalau mau mengeluarkan satu Permen nyabutnya 40 Permen karena Permen kita di sini terlalu banyak, banyak sekali. Tolong ini nanti mulai dikaji lagi keluar satu Permen potong berapa Permen. Kalau AS sekali lagi, satu memotong dua," ungkap Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada menteri agar merubah sistem reformasi birokrasi. Dia menjelaskan pemangkasan regulasi serta cara kerja analog diubah jadi kerja digital.
"Mengubah cara kerja yang manual analog ke cara-cara kerja digital, mengubah mind set dari dilayani menjadi melayani," ungkap Jokowi.
Kemudian juga meminta agar Kementerian PANRB untuk menyiapkan beberapa pegawai yang harus dipangkas. Dia menjelaskan sebaiknya mulai dari eselon 4 terlebih dahulu disetiap kementerian.
"Nanti akan memangkas pertama mungkin eselon 4 terlebih dahulu setiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya," ungkap Jokowi.
Dan tidak kalah pentingnya, kata dia yaitu mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil. Jangan sampai, kata dia dalam kementerian melakukan prosedur yang menghambar suatu proses.
"Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goalnya hasilnya justru tidak dilihat, sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil," ungkap Jokowi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Minta Mendagri Tata Hubungan Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah
Jokowi juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar menata hubungan pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menugaskan Tito untuk mengawal dalam lingkup Pemprov, Pemkab, dan Pemkot agar cipta lapangan kerja dapar berjalan dengan baik.
"Supaya semuanya satu garis beriringan dalam cipta lapangan kerja, antara Gubernur, Bupati, Walikota sampai DPRD harus semuanya paham dan satu garis tentang urgensinya cipta lapangan kerja," ungkap Jokowi.
Sebab itu, kata Jokowi reformasi harus bergulir ditingkat pusat, menuju ke provinsi, kabupaten dari sisi regulasi maupun kewenangan daerah dan juga sistem pelayanan birokrasi yang ada di daerah.
Kemudian, dia juga meminta agar reformasi untuk menyiapkan sumber daya manusia. Sehingga kata dia, pada Januari nantinya masyarakat bisa siap untuk terintegrasi dalam berbasis digital. Kemudian, pelatihan vokasi juga tidak hanya dilakukan oleh badan latihan kerja tetapi kata dia, pihak swasta juga harus dilibatkan.
"Ini akan menjadi kunci negara kita ini bisa melompat atau tidak bisa melompat, pembenahan pendidikan vokasi SMK politeknik betul-betul harus tereksekusi di lapangan. Kartu pra kerja sistem manajemen semuanya harus disiapkan," ungkap Jokowi.
Advertisement
