Top 3 News: Reaksi Prabowo saat Diminta Ungkap Anggaran Pertahanan Secara Terbuka

Top 3 news, Menhan Prabowo Subianto mengaku heran mengapa pembahasan anggaran pertahanan dilakukan secara terbuka.

oleh Maria FloraMuhammad Radityo PriyasmoroLiputan6.com diperbarui 12 Nov 2019, 07:15 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat perdana Komisi I bersama Menhan Prabowo ini membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news hari ini, untuk pertama kalinya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen. Dalam pertemuan tersebut Prabowo sempat dihujani interupsi soal anggaran pertahanan, salah satunya oleh Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP.

Effendi merasa perlu Prabowo memaparkan anggaran pertahanan yang dibutuhkan secara terbuka karena sudah disahkan dalam APBN.

Hal senada juga diungkap oleh politikus Partai Golkar Bobby Adithyo Rizaldy. Namun, soal tambahan anggaran dibahas secara tertutup.

Lantas apa reaksi Prabowo? Meski sepakat, mantan Danjen Kopassus ini heran mengapa pembahasan anggaran pertahanan dilakukan secara terbuka.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara terkait belum dikeluarkannya Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia menegaskan peluang Perppu KPK masih terbuka lebar pascaputusan MK.

Selain itu juga, Front Pembela Islam (FPI) merespons pernyataan Mahfud Md yang mengaku tak menerima salinan surat pencekalan terhadap Habib Rizieq Shihab?

Pemimpin FPI itu sebelumnya mengaku tidak bisa pulang ke Indonesia lantaran dicekal pemerintah Arab Saudi. Dia mengklaim, surat pencekalan itu dibuat atas permintaan pemerintah Indonesia dengan alasan keamanan. 

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Senin, 11 November 2019:

Saksikan video pilihan di bawah ini:


1. Prabowo Diminta Paparkan Anggaran Pertahanan Secara Terbuka saat Rapat dengan DPR

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat perdana Komisi I bersama Menhan Prabowo ini membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senin (11/11/2019). Dalam rapat itu Prabowo sempat memaparkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan.

Setelah Prabowo memaparkan visi dan misinya, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP melakukan interupsi. Dia meminta Prabowo memaparkan anggaran pertahanan.

"Ini dukungan anggarannya seperti apa karena di sini ada. Tolong disampaikan. Jadi ini menjadi bahan kita, bahasan di dalam rapat kita hari ini," kata Effendi.

Prabowo menjawab pertanyaan Effendi. Dia merasa soal anggaran sebaiknya dibahas secara tertutup. Tetapi Effendi merasa tidak perlu dibahas secara tertutup, sebab, anggaran yang dicantumkan Prabowo adalah anggaran pertahanan yang sudah disahkan dalam APBN.

 

Selengkapnya...


2. Mahfud Md: Presiden Belum Putuskan Terbitkan Perppu KPK

Mahfud MD (tengah) bersama para tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan memberi keterangan usai melakukan pertemuan dengan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (17/5/2019). Pertemuan berlangsung tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, presiden Jokowi hingga saat ini belum memutuskan untuk mengeluarkan Perppu KPK atau tidak. Dia menyatakan, Jokowi bukan tidak akan menerbitkan Perppu melainkan masih menundanya.

Mahfud menyatakan, peluang Perppu KPK masih terbuka lebar pasca putusan MK.

Dalam kacamata hukum, Mahfud mengatakan memang tidak ada salahnya menerbitkan Perppu di tengah proses MK. Hanya, menurut Mahfud, Presiden Jokowi memiliki pandangan etik tersendiri bahwa tak elok membuat tumpang tinduh aturan hukum antara satu dan lainnya.

 

Selengkapnya...


3. Tanggapan FPI soal Mahfud yang Tak Terima Salinan Pencekalan Rizieq

Pimpinan FPI Rizieq Shihab bereaksi saat dicecar pertanyaan oleh awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2). Rizieq Shihab akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan makar yang menjerat Sri Bintang Pamungkas. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD prihal surat pencegahan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Sihab yang tak sampai di meja kerjanya.

Menurut dia, surat itu sebenarnya sudah lama ada dan tak diberikan. Sebab, Rizieq masih menghormati dan menjaga martabat bangsa Indonesia.

"Maka perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada, namun selama ini Habib Rizieq menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak kerajaan Saudi," katanya saat ditemui di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Ia menambahkan, petinggi FPI itu tak ingin NKRI terganggu karena hal ini. Namun, Slamet meminta pemerintah mengembalikan hak Rizieq sebagai warga negara Republik Indonesia.

 

Selengkapnya...

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya