Liputan6.com, Jakarta - Koordinator Satgas Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah memberikan sarana dan prasarana pendukung penerapan fase new normal kepada rumah ibadah maupun pesantren di seluruh Indonesia.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak membebani rumah ibadah maupun pesantren untuk mengadakan seluruh sarana prasarana sesuai protokol kesehatan pada masa new normal.
Advertisement
"Anggaran untuk membeli disinfektan, hand sanitizer, alat pengukur suhu itu kan ada yang mampu, banyak yang tidak mampu. Nah, ini diminta jadi perhatian pemerintah dengan anggaran Covid-19 yang ada supaya bisa dialokasikan untuk umat melalui rumah-rumah ibadah," kata Sufmi Dasco saat bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di kantor PBNU, Rabu (3/6/2020).
Selain bertemu PBNU, Satgas DPR RI bertemu dengan para pemimpin organisasi keagamaan lainnya yakni Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Sufmi mengatakan, Satgas DPR RI meminta masukan dari sejumlah organisasi keagamaan terkait rencana pemerintah menerapkan new normal. Masukan dari para pemimpin agama dan ulama itu akan diteruskan kepada pemerintah.
Berdasarkan pertemuan itu, organisasi keagamaan memandang ada sejumlah peraturan yang tumpang tindih. Selain itu, bahasa-bahasa yang digunakan pemerintah dalam aturan tak mudah dicerna masyarakat awam.
"Supaya aturan-aturan yang ada tidak saling tumpang tindih dan gampang diterjemahkan oleh masyarakat di level paling bawah," kata Sufmi.
Penerapan new normal juga harus dipersiapkan sangat hati-hati, terutama penerapannya membutuhkan persiapan yang matang.
"Terutama untuk masalah rumah ibadah dan pesantren, pemerintah juga mesti memberi perhatian yang lebih,” ujarnya.
Ia menegaskan, kedatangan Satgas DPR RI juga bertujuan untuk mendorong pemerintah agar mau berkoordinasi dengan civil society dalam menangani Covid-19.
NU Tak Diajak
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj mengatakan, kehadiran Satgas DPR RI merupakan langkah positif di saat Indonesia tengah menghadapi wabah Covid-19.
Ia pun mengimbau pemerintah untuk menggandeng seluruh elemen masyarakat dalam menanggulangi pandemi.
"Ketika kita menghadapi musuh bersama maka kita harus bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan di depan mata kita. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Ini tidak bisa teratas hanya oleh satu pihak saja, harus ramai-ramai,"katanya.
Said Aqil menyayangkan pemerintah tidak mengajak PBNU untuk membahas penanganan wabah Covid-19. Padahal, NU memiliki jaringan hingga ke tingkat desa atau dusun bahkan di wilayah yang demografi penduduk muslimnya minoritas.
"Pernyataannya, kepada pemerintah tidak mau mengajak masyarakat, civil society seperti kami ini? Selama ini sama sekali pemerintah belum pernah ngajak ngomong, ngajak bicara pada NU,” ucapnya.
Advertisement
