Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menyikapi pelaksanaan wewenang dan tugas MPR RI terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara dan penataan sistem ketatanegaraan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh anggota Fraksi Partai Golkar dan MPR RI untuk menyamakan persepsi arah dan kebijakan.
"Pada tahap awal, saya menyarankan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menyusun dulu substansi Pokok-Pokok Haluan Negara, tanpa harus dibebani perdebatan bentuk hukumnya," jelas Bamsoet saat memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan Fraksi MPR RI, di Ruang GBHN, Komplek MPR RI, Jakarta, Senin (11/11)
Advertisement
Substansi tersebut, kata Bamsoet, perlu memuat kebijakan strategis yang akan menjadi arahan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dengan demikian, hadirnya Pokok-Pokok Haluan Negara tidak akan mengikis Sistem Presidensial ataupun mengurangi ruang kreatifitas presiden untuk menerjemahkannya ke dalam program-program pembangunan.
Turut hadir para pimpinan Fraksi Partai Golkar MPR RI, antara lain Penasihat Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, Azis Syamsuddin, dan Agun Gunandjar Sudarsa. Ketua Mohamad Idris Laena, Wakil Ketua Bidang Sosialisasi Gatot Sudjito, Wakil Ketua Bidang Kajian Panggah Susanto, dan Wakil Ketua Bidang Umum Mohammad Saleh, Sekretaris Ferdiansyah, dan Bendahara Mujib Rohmat.
Terkait kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini mendorong para anggota MPR RI, khususnya dari Fraksi Partai Golkar, jangan hanya mendatangi ibukota provinsi, atau kabupaten dan kota yang dekat saja.
Anggota Badan Sosialisasi dari Fraksi Partai Golkar perlu memberikan contoh baik bagi anggota MPR RI lainnya dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat ke seluruh Kabupaten dan Kota, menyeberangi lautan, menyusuri sungai, masuk hutan, menempuh perjalanan darat berjam-jam.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menekankan pentingnya Badan Sosialisasi menggali metode yang tepat, mengingat Empat Pilar MPR, khususnya Pancasila sebagai sistem nilai bukan sekadar bahan untuk dihafal saja.
Melainkan juga perlu diterima dan dihayati, dipraktikan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada diri orang Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila perlu menjadi bagian dari kepribadian orang Indonesia.
"Cara-cara konvensional dengan menyampaikan semacam ceramah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain perlu dikaji efektifitasnya. Kelemahan kita dalam merawat dan mentransformasikan ideologi kebangsaan adalah karena kita kurang mampu mengkontekstualisasikan rumusan-rumusan ideal abstrak menjadi praktik-praktik kolektif kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Ini yang harus mampu dilakukan oleh Badan Sosialisasi MPR RI," ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar MPR harus memiliki resonansi ke seluruh penjuru Tanah Air. Ini artinya penggunaan media massa, khususnya televisi yang memiliki jangkauan luas perlu menjadi perhatian.
Model sosialisasi seperti Kelompencapir (Kelompok pendengar, pembaca, dan pirsawan) di masa lalu sangat efektif menjangkau masyarakat bawah. MPR Goes to Campus yang disertai dengan stand up comedy, maupun program-program dialog di televisi dengan kemasan menarik, merupakan salah satu langkah yang bisa dilakukan.
"Pelaksanaan sosialisasi juga perlu menyasar seluruh kelompok umur, dari mulai Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Untuk itu, Badan Sosialisasi perlu menggali metode yang tepat dan efektif bagi kelompok-kelompok usia tersebut. Materi Sosialisasi perlu dibuat beragam."
"Selama ini kita hanya memiliki satu jenis materi untuk semua kelompok sasaran. Ke depan, Badan Sosialisasi perlu menyusun materi yang berbeda, yang disesuaikan dengan kelompok sasaran. Membuat komik, film animasi, film berdurasi pendek 3 atau 5 menit, lagu Empat Pilar, dan lain-lain sebagai materi sosialisasi perlu dipertimbangkan," ujar Bamsoet.
(*)
