Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya berencana melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung secara komprehensif.
Politisi Golkar itu meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan pilkada langsung adalah mengembalikan sistem pemilihan ke DPRD.
Advertisement
"Evaluasi itu baru akan kita memulai jadi jangan terburu-buru juga mengambil kesimpulan bahwa nanti hasilnya akan kembali ke DPRD atau langsung," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (12/11/2019).
Saat ini, pimpinan Komisi II telah menerima opsi-opsi hasil kajian yang dilakukan komisinya. Opsi pertama adalah pilkada langsung hanya di kabupaten atau kota saja, tidak pada tingkat provinsi.
"Kalau kita sebut Provinsi itu bukan daerah otonom, mereka adalah pemerintahan kepanjangan pemerintahan pusat, harusnya tidak pemilihan langsung seperti kabupaten-kota," katanya.
Opsi lainnya, pilkada langsung hanya diterapkan di daerah-daerah yang sudah dianggap mampu menjalankan pilkada langsung. Ia menyebut akan ada opsi-opsi lain yang akan terus muncul saat pembahasan evaluasi pilkada dimulai.
"Jadi banyak alternatif yang nanti kita akan tentukan setelah kami melakukan evaluasi," pungkas Doli.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Ketua DPR Dukung Evaluasi Pilkada
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendukung evaluasi pelaksanaan Pilkada pemilihan kepala daerah langsung.
"Ini kan pilkada langsung sudah berjalan cukup lama, dan ya memang ada perlu banyak evaluasi, tapi jangan sampai juga ini kembali membuat kita balik ke belakang lagi," kata Puan.
Advertisement
