Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta aparat penegak hukum memberi peringatan terlebih dahulu kepada kepala daerah, apabila ada persoalan hukum di awal-awal pelaksanaan proyek.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Hadir dalam kesempatan ini para kepala daerah, kapolda, hingga kejati.
Advertisement
"Kalau ada persoalan hukum dan itu sudah kelihatan di awal-awal. Preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan ditunggu kemudian peristiwa terjadi sampai sudah terjadi baru ditangani. Setuju semuanya?" kata Jokowi.
Jokowi mengaku sudah menyampaikan hal yang sama kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Jangan sampai, kata dia, kesalahan-kesalahan kepala daerah didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan proyek selesai.
"Jelas-jelas itu keliru sejak awal, diingatkan dong. Gubernur, ini keliru. Dengarkan dong. Jangan ditunggu, ngerti keliru ditunggu sampai terus. Dikerjakan setelah rampung baru ditebas. Tidak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini," kata Jokowi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Membangun Komunikasi
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan para kepala daerah untuk membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan aparat penegak hukum di wilayahnya.
"Komunikasi gubernur dengan kapolda, dengan pangdam, dengan kejati dengan kepala Pengadilan Tinggi penting sekali untuk dijalin," tutur dia.
Menurut Jokowi, hubungan harmonis antara kepala daerah dengan pimpinan aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap tensi di daerah itu. Apabila hubungan itu tak harmonis, akan sulit menangani masalah yang ada di daerah itu.
"Kalau satu saja tidak rukun akan menjadi masalah besar dalam menangani problem yang ada di daerah," ucap Jokowi.
Advertisement
