Liputan6.com, Jakarta - Periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan pembangunan jalan tol. Bila sebelumnya, penyelesaian jalan tol selama 2014-2019 mencapai 1.852 kilometer, dalam kurun lima tahun ke depan menjadi 2.500 kilometer.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, patut diakui bahwa kondisi infrastruktur tol di Indonesia masih kalah dibanding dengan negara satu kawasan.
"Seperti yang dibilang tadi, kita ini ketinggalan," kata dia, dalam sebuah talk show, di Jakarta, Kamis (14/11).
Baca Juga
Advertisement
Karena itu, pria yang akrab disapa Pak Bas ini menegaskan pembangunan tol yang dijalankan untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
"Kita harus mengejar terus. Kita malah mengejar. Bukan malah untuk wah-wahan atau bagaimana," ujar Basuki.
Beberapa ruas tol yang bakal menjadi fokus ke depan, lanjut dia, seperti tol trans Sumatera, lanjutan pembangunan tol trans Jawa, juga tol di Kalimantan.
"2.500 kilometer Trans Sumatera tol itu harus, kemudian Cigatas, Cileunyi-Garut-Tasikmalaya. Terus bawen-solo-demak rembang-tuban," ujar dia.
"Kita ini ketinggalan kalau tadi kalah dengan Malaysia, Thailand, menang Vietnam. Kita kejar terus kita mau mengejar ini," tegasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menteri PUPR Targetkan Penyerapan Anggaran Capai 90 Persen di Akhir 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan, Kementerian PUPR bisa menyerap anggaran hingga sekitar 90 persen sampai akhir 2019.
"Sekitar 90-an persen sampai Desember, akhir tahun nanti," ujar Basuki saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2019).
Guna menggapai target itu, Kementerian PUPR akan mengoptimalisasi seluruh proyek yang bersifat kontrak untuk segera dipercepat penyelesaiannya.
"Ya, dengan mempercepat pekerjaan, karena kan sudah kontrak semua," seru dia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat mencibir serapan anggaran Kementerian PUPR yang masih rendah yaitu di bawah 50 persen pada Senin (4/11/2019) kemarin.
Adapun sampai 30 September 2019, penyerapan anggaran Kementerian PUPR baru sekitar 48,5 persen. Padahal, Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang mendapat alokasi terbesar di 2019, yakni sekitar Rp 102,2 triliun.
Advertisement
