Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Dandung Sri Harninto, meyayangkan sikap Kementerian BUMN yang menunjuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengisi kursi di salah satu BUMN.
Dia menilai kehadiran Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru bisa menjadi pertentangan di masyarakat.
"Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu setuju karena nanti dia ini kan banyak konflik, beliau itu banyak yang bertentang, Jadi sebenarnya lebih ke iklim sosial politik yang harus di jaga pemerintah aja," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Baca Juga
Advertisement
Kendati demikian, dia tak meragukan rekam jejak Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tak hanya menjadi gubernur, Ahok juga pernah menjadi salah satu pengusaha di Bangka dan kepala daerah di sana.
"Jangan sampai nanti sebenarnya dia punya kapasitas bagus cukup tapi kemudian ada resistensi ditaruh di public service apalagi Pertamina ya, takutnya justru sentimen, bukan sentimen kapabilitas Beliau tapi jurusan sosial politik yang lebih buruk gitu kalau saran saya mending orang lain. Karena efek sosial politik kadang-kadang dampaknya lebih serius dibanding yang lain kira-kira kalau pendapat saya pribadi seperti itu," jelas dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sikap Tegas
Senada dengan Dandung, Direktur Riset Centre of Reformon Economics (Core), Piter Abdullah, menyebut kapasitas Ahok tidak tepat untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN. Menurutnya sikap tegas yang dimiliki Ahok justru tepatnya memang berada dijalur birokasi dan politik.
"Kalau dia ditempatkan di BUMN, masalahnya karakternya itu belum tentu cocok untuk karakternya BUMN. BUMN ini kan ada batasan-batasan yang menurut saya belum tentu cocok sama beliau, BUMN juga membawa citra pemerintah ya, tidak bisa," katanya.
Piter menilai, apabila ini dipaksakan maka akan menjadi bumerang bagi BUMN. Lantas kemudia , dia mengibaratkan dengan salah satu contoh kasus. Ketika Ahok masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ketika dia melakukan kesalahan, tidak ada risiko terhadal DKI. Namun hal ini tidak berlaku ketika nantinya dia menjabat sebagai salah satu petinggi di BUMN.
"Tapi kalau pak Ahok dalam posisinya sebagai Direktur utama sebuah BUMN kemudian melakukan suatu kesalahan, hanya dikarenakan ucapan, yang bermasalah bukan hanya pak Ahok, BUMN nya bisa berisiko, nah ini yang menurut saya, mungkin itu yang membuat saya mengatakan tidak cocok beliau di BUMN," jelasnya.
Advertisement
Lebih Baik Jadi Komisaris
Piter melanjutkan, dirinya tidak mempernasalahkan apabila Ahok ditunjuk hanya sebagai komisaris di BUMN. Sebab, karakteristik yang dimiliki Ahok pun cukup tepat untuk berada di situ
"Kalau dia menjadi direksi kayaknya itu yang susah, tapi kalau dia menjadi komisaris mungkin masih memungkinkan itu. Kalau komisaris kan pengawas, kalau pengawas justru orang-orang yang tegas orang-orang yang punya integritas tinggi , saya kira cocok," tutupnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
