Liputan6.com, Jakarta - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok disebut-sebut akan menjadi komisaris di perusahaan BUMN. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mempertanyakan kepantasan Ahok menjabat sebagai komisaris BUMN.
"Menurut saya kalau aturan diikuti monggo saja. tetapi Pak BTP (Basuki Tjahaja Purnama) setahu saya sudah jadi anggota partai politik. Jadi menurut saya apakah patut anggota partai politik," kata Mardani di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Advertisement
Mardani mengingatkan, agar Ahok konsisten dalam memilih jalan politik. Jika ingin jadi komisaris, lanjut Mardani, Ahok harus melepas posisinya sebagai kader PDIP.
"Kalau mau jalur politik ya di jalur politik, jangan di jalur yang lain. Ini baik buat edukasi publik. Etika-etika moralitas kepentingan-kepentingan," ungkapnya.
"Intinya ikuti aturan mainnya. Karena aturan main dibuat dalam rangka agar tidak ada conflict of interest. Ada aturan yang nanti menjaga BUMN tersebut betul-betul untuk kepentingan bangsa rakyat negara," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengataka, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih mengikuti seleksi untuk menjadi bos di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, Ahok bisa menjadi komisaris ataupun direksi.
"Bisa dua-duanya. Ini pake proses seleksi. Masih dalam proses," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis 14 November 2019.
Reporter: Sania Mashabi
Sumber: Merdeka.com
