Liputan6.com, Yogyakarta - Pro dan kontra menggamit isu penunjukan Basuki Tjahaya Purnama alia Ahok menjadi bos BUMN. Tetapi, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif merasa optimistis dengan kinerja Ahok jika benar terpilih.
"Belum pasti (terpilih), tetapi kenapa tidak, dia sudah pernah menjadi gubernur dan berhasil, saya rasa dia mampu kalau memimpin BUMN," ujar Buya Syafii, Jumat (15/11/2019).
Ia berpendapat, selama di penjara Ahok sudah banyak belajar, termasuk menjaga lidahnya. Ia juga tidak sepakat jika ada anggapan muncul ketidakpercayaan publik kepada Ahok.
Baca Juga
Advertisement
"Publik yang mana itu, ya tunjukkan saja dengan kinerja," ucap Buya Syafii.
Menkopolhukam yang juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD, membenarkan mantan narapidana dilarang menjadi pejabat publik.
"BUMN bukan badan hukum publik tetapi badan hukum perdata yang tunduk pada UU Perseroan Terbatas , tidak ada kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)," tuturnya.
Menurut Mahfud, pemerintah menunjuk Ahok tidak dalam jabatan pejabat publik, melainkan dikontrak. Ia memaparkan pejabat publik adalah pejabat negara yang bisa diperoleh melalui pemilihan atau penunjukan berdasarkan jabatan publik.
Seorang mantan napi bisa menjadi pejabat publik berdasarkan pemilihan, namun tidak bisa berdasarkan penunjukan.
Simak video pilihan berikut:
