Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, ada kepala daerah yang meminta tunjangan dinaikan demi mengurangi potensi korupsi.
"Pak kasih kita tunjangan, biar korupsinya berkurang potensinya, ada yang menyampaikan demikian," ujar Tito dalam rapat Komite I DPD RI di Kompleks Parlemen, Senin (18/11/2019).
Advertisement
Tito Karnavian menilai sudah waktunya pilkada langsung dievaluasi karena mendorong kepala daerah untuk korupsi.
"Potensi konflik kemudian tindak pidana korupsi, apa mungkin gaji dinaikan kepala daerah terpilih atau dana tunjangan yang diberikan, bukan dana operasional nanti dana operasional takut lagi salah kena lagi kasus, ini beberapa suara dari bupati wali kota menyampaikan itu," ujar Tito.
Tito Karnavian mengatakan, kalau dalam evaluasi Pilkada itu ditemukan pemilihan langsung banyak negatifnya, sistem bisa diubah. Salah satunya sistem asimetris.
Sistem itu jika diterapkan maka ada dua sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan.
Pilkada Tak Langsung
Sementara, pemilihan tak langsung, menurut Tito bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih.
"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini pilkada langsung, yang rendah mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu," jelasnya.
Advertisement
