Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit soal mahalnya ongkos pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tito Karnavian mengatakan, untuk mencalonkan sebagai bupati, membutuhkan biya hingga Rp 30 miliar. Wali kota sampai gubernur, kata dia, angkanya bisa lebih tinggi.
Advertisement
Mantan Kapolri itupun menantang, jika ada kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sepeser pun saat pilkada, untuk menghadapnya.
"Ya kalau ada yang menyatakan enggak bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Pernyataan tersebut berkaitan dengan evaluasi pilkada langsung. Menurut Tito Karnavian, sistem pemilihan kepala daerah saat ini membuka peluang kepala daerah untuk korupsi karena biaya untuk pencalonan yang mahal.
Hormat Jika Mau Tekor
Tito mengatakan, gaji kepala daerah selama lima tahun tidak menutup pengeluaran selama pilkada. Tito mengatakan, bakal hormat jika ada kepala daerah mau tekor.
"Kalau dia mau tekor saya mau hormat sekali, itu berati betul-betul mengabdi untuk nusa bangsa gitu. Tapi yang apakah ada 1001 mungkin ada, mungkin, mungkin juga enggak, saya mohon juga kalau enggak ada," kata mantan Kapolri itu.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka
Advertisement
