Liputan6.com, Bandung - Walhi Jawa Barat meminta PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC), perusahaan pelaksana proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung, untuk menyelesaikan permasalahan, baik analisa dampak lingkungan (Amdal) hingga persoalan non-teknis, sebelum proyek tersebut benar-benar rampung pada 2020.
Direktur Walhi Jawa Barat Meiki W Paendong mengatakan, masalah pertama adalah belum jelasnya soal pembebasan lahan, meski pemerintah telah mengklaim hampir semuanya terselesaikan.
Advertisement
"Faktanya masih banyak warga yang mengeluh soal ketidakjelasan pembebasan lahan ini," kata Meiki kepada Liputan6.com, Selasa (19/11/2019).
Meiki mencontohkan, di daerah kawasan Bekasi, ada lintasan kereta yang menabrak sutet. Lalu ada juga pembebasan lahan yang masuk di trase, rute itu menabrak perusahaan-perusahaan pabrik milik Jepang.
"Pembebasan lahan di daerah Padalarang itu juga masih bermasalah kan?” katanya.
Meiki menjelaskan kondisi tersebut terjadi akibat minimnya informasi yang diberikan PT KCIC sebagai pelaksana proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta - Bandung. Belum lagi materi analisa dampak lingkungan (Amdal) yang terkesan dibuat serampangan.
Meiki mengatakan akibat materi Amdal yang tidak mumpuni, terjadi kerusakan lingkungan di daerah pembangunan konstruksi. Salah satunya di kawasan pembangunan terowongan di Walini, Ciwidey, Kabupaten Bandung.
"Mereka membuang limbah konstruksinya itu langsung ke sungai. Saya lupa nama sungainya tapi itu langsung mengarah masuk ke bagian DAS Citarum yang bermuara ke Sungai Anak Citarum. Dan ada juga laporan dari warga setempat soal ketidakjelasan tempat tinggalnya tergusur atau tidak. Kalau pun tidak tergusur, dampak polusi kebisingan nanti akan tejadi," ungkap Meiki.
Meiki juga menyoroti pembangunan terowongan di kawasan Gunung Bohong, Kota Cimahi, yang dilakukan dengan cara diledakan. Akibatnya rumah warga di sekitar terowongan, meski tak kena gusur, namun dindingnya mengalami retak-retak.
"Dampak-dampak yang muncul sebagai gambaran bahwasanya, komitmen mereka dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup itu sangat buruk. Juga menggambarkan kualitas analisis dampak lingkungan mereka yang tertuang dalam dokumen Amdal itu juga ya tidak berkualitas," ucap Meiki.
Bahkan sebulan lalu, Walhi Jawa Barat menerima laporan dari warga Tegalluar, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, proses pembangunan konstruksi PT KCIC menutup aliran anak sungai kecil yang digunakan. Warga melaporkan hal itu karena ketakutan akan terjadinya banjir pada saat musim hujan tiba.
Sebab, saat turun hujan beberapa waktu hari lalu sudah terjadi beberapa genangan di daerah tersebut. Pasalnya aliran anak sungai kecil tersebut terhambat, karena PT KCIC sampai saat ini belum membuat alternatif drainase yang lain.
Simak juga video pilihan berikut ini:
Instruksi Menhub
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya memastikan pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung tidak menimbulkan konflik sosial yang menyakiti masyarakat.
"Permasalahan sosial agar dilakukan intensif supaya jangan sampai ada luka masyarakat. Saya yakin dengan banyak tim yang terjun dan dilakukan dengan hati-hati, kita ingin dilakukan dengan cepat," katanya beberapa waktu lalu.
Selain itu, dia juga menginginkan proyek ini berjalan lancar sebab menurutnya harapan atau ekspektasi masyarakat akan kehadiran kereta cepat ini sangat tinggi.
"Ekspektasi masyarakat tentang ini tinggi sekali," ujarnya.
Apalagi dengan adanya kerja sama ini, Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri dapat menimbal ilmu sebanyak-banyaknya di bidang perkeretaapian.
Sebab dengan adanya kerja sama tersebut terjadi transfer knowledge atau berbagi ilmu pengetahuan selama proyek berlangsung.
"Apa yang dilakukan KCIC adalah suatu ini pertama kali di Asia Tenggara ya, karenanya saya sampaikan ke pak Sekjen dan pak Dirjen, harus sama-sama ilmu baru tentang kereta cepat penelitian. Sehingga ada ilmu yang bertambah. Saya yakin orang-orang kita mampu beradaptasi dengan ilmu yang diketahui, saya harapkan apa yang dilakukan KCIC juga demikian," katanya.
Advertisement
