Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi meminta agar Tjahjo memperbaiki sistem rekrutmen CPNS 2019.
"Dipanggil Bapak Presiden untuk mendengarkan tambahan arahan Bapak Presiden, berkaitan visi misi Bapak Presiden, skala prioritas yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Advertisement
Untuk itu, Tjahjo akan menyisir kebutuhan guru dan kesehatan untuk CPNS tahun ini. Sebab, seleksi kali ini belum bisa memenuhi kebutuhan tenaga di sektor kesehatan dan pendidikan.
"Yang 4,2 juta ASN kita tetap, mengurangi dan menyeleksi, dan mendidik 1,6 juta tenaga administrasi. Ini yang merangkap guru, perawat, dan tenaga pendidik," ujar dia.
Selain itu, Jokowi menekankan soal perampingan serta penataan birokrasi organisasi pemerintah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan arahan yang menyangkut reformasi regulasi, membangun harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membangun inovas-inovasi.
"Kesimpulannya harus membangun hubungan tata kelola pemerintah yang harus semakin efektif efisien, mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan di semua bidang," ucap Tjahjo.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Sinergi untuk Reformasi Birokrasi
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut dalam konteks reformasi birokrasi, kementeriannya akan bersinergi dengan sejumlah kementerian/instansi.
Salah satunya dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
"Arahan Pak Presiden, target harus terukur, mencermati berbagai aspek, waktunya, manfaat yang termonitor dan terevaluasi dengan baik, kemudian diharapkan Kemenpan RB konsisten membangun sistem reformasi birokrasi. Sekarang sudah jalan, tapi kebanyakan hanya di kulit," jelas Tjahjo.
Advertisement
