Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan, sudah tidak ada lagi warga yang mengungsi akibat gempa magnitudo 7,1 yang mengguncang wilayah Ternate dan Minahasa pada Kamis 14 November 2019.
Agus mengatakan, warga yang sempat mengungsi memutuskan kembali ke rumahnya masing-masing. Gempa yang mengguncang wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara itu sempat dinyatakan berpotensi tsunami.
Advertisement
Sebelumnya, 21 kepala keluarga di Ternate mengungsi di halaman sekolah yang berada di dataran tinggi. Mereka mengungsi hanya pada malam hari karena khawatir kemungkinan gempa susulan dan tsunami.
Dilansir Antara, Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa selama tujuh hari hingga Kamis 21 November 2019. Pos komando penanganan darurat gempa telah diaktifkan dan beroperasi di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate.
"Terkait upaya taktis operasional, pos lapangan telah didirikan di Kantor Camat Batang Dua yang ada di Pulau Mayau. BNPB memberikan dukungan dana siap pakai Rp 250 juta. Tim Reaksi Cepat BNPB juga telah memberikan bantuan logistik kebutuhan dasar kepada BPBD Kota Ternate dan BPBD Provinsi Maluku Utara," kata Agus, Rabu (20/11/2019).
Tim Reaksi Cepat BNPB mencatat, beberapa kendala dalam upaya penanganan bencana gempa, antara lain transportasi laut yang terbatas dan cuaca yang tidak menentu, jaringan komunikasi yang terbatas, serta anggaran pemerintah daerah yang terbatas menjelang akhir tahun.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Rekomendasi BNPB
Berkaca dari kejadian gempa tersebut, salah satu rekomendasi Tim Reaksi Cepat BNPB adalah penyiapan sistem peringatan dini serta rambu khusus dan jalur evakuasi khususnya di Kecamatan Batang Dua, Pulau Mayau.
"Selain itu, juga perlu upaya edukasi kepada warga setempat untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bahaya gempa dan tsunami," kata Agus.
Advertisement
