PP Pordasi Siap Cari Balon Ketum Periode 2020-2024

PP Pordasi akan segera menggelar Munas untuk mencari ketua umum baru. Selama dua periode terakhir, PP Pordasi diketuai Mohammad Chaidir Saddak.

oleh Defri Saefullah diperbarui 20 Nov 2019, 08:31 WIB
KPH. H. Yudanegara, Ph.D (anggota/ketua Pordasi DI Yogyakarta/paling kiri), Alex Asmasoebrata (Ketua tim penjaringan/Ketua Pordasi DKI Jaya), Jupri Mardi (Sekertaris) dan Widodo Edi Sektianto (KONI Pusat) jadi anggota tim penjaringan (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi) bersiap mencari bakal calon (balon) ketua umumnya untuk periode 2020-2024. Ini karena Pordasi membutuhkan ketum baru.

Sebab, Ketua Umum PP Pordasi sebelumnya, Mohammad Chaidir Saddak, sudah menjabat dua periode yaitu 2011-2015 dan 2015-2019.

Alex Asmasoebrata selaku Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) Calon ketua Umum (Caketum) PP Pordasi Masa Bakti 2020-2024 menyatakan, adanya TPP dalam pemilihan caketum baru pertamakali dilakukan.

Hal itu dikarenakan adanya keputusan Rakernas Pordasi Tahun 2019 Nomor:03/Rakernas/2019 tanggal 31 Juli tentang hasil sidang Komisi A Bidang Organisasi. Alex menambahkan, pembukaan pendaftaran terhitung mulai 18 November 2019 sampai 3 Januari 2020.

Sedangkan, Musyawarah Nasional (Munas) Pordasi bakal dilaksanakan pada akhir Januari 2020.

Selain itu, untuk balon yang bersedia harus sesuai dengan 13 persyaratan yang tertuang. Diantaranya, mendapatkan dukungan minimal 5 Pengurus Provinsi (Pengprov). Yang mana, surat dukungan ditandatangani oleh Ketua Pengprov.

"Satu Pengprov hanya boleh memberikan dukungan kepada satu calon," ujarnya kepada media.

 


Hal Menarik

Atlet berkuda Indonesia, Larasati Gading. (Pordasi)

Untuk diketahui, sejauh ini terdapat 25 Pengprov yang terdaftar. Hanya saja, hanya 19 yang terdata aktif dalam kepengurusan. Ada hal menarik dalam penjaringan dimana apabila tidak ada caketum yang mendaftarkan diri, maka Ketum yang telah menjabat dua periode bisa dipilih dan diangkat kembali secara aklamasi.

Alex mengaku kalau hal itu tidak ada dalam AD/ART Pordasi. Aturan tersebut diambil dari aturan KONI Pusat. Akan tetapi, hal itu cukup sulit terealisasi. Sebab, jika ada satu voters yang tidak sepakat maka gugur.

"Itu bisa diserahkan ke KONI Pusat, caretaker," ujarnya.

Namun, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta itu berharap banyak calon yang mendaftar dan bersedia untuk memajukan olahraga berkuda menjadi lebih baik ke depannya.

 


Tidak Ada Kampanye Hitam

Sementara itu, Anggota TPP Widodo Edi Sektianto berharap para calon tidak saling melempar black campaign dalam pencalonan. "Karena olahraga ini adalah hobi dan kesenaga serta dikelola dengan senang hati. Jangan sampai bersaing saling sikut menyikut, menjelekkan yang lain sehingga menjadi perpecahan,"ujarnya.

Hal itu dikatakannya perlu dicatat. Sebab, pemilihan ini seharuanya dijadikan untuk menyatukan persepsi untuk memajukan secara prestasi. "Jangan sampai pemilihan ini memecah belah organisasi," ucap pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang II Kerjasama Dalam Negeri.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya