Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II Saan Mustopa menilai pelaksanaan pilkada langsung harus di evaluasi. Namun, kata dia, evaluasi tidak harus membuat pilkada dikembalikan ke ranah DPRD.
"Tetapi kalau evaluasi itu mengembalikan pilkada langsung ke DPRD, selain setback, pilkada oleh DPRD ini kan sudah berjalan berkali-kali, belasan kali di zaman Orde Baru, kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur itu dipilih oleh DPR," kata Saan di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Advertisement
Saan mengatakan pilkada langsung adalah evaluasi dari pilkada melalui DPRD. Maka dari itu, dia ingin pelaksanaan pilkada tidak berjalan mundur.
"Jadi, sekali lagi bahwa pilkada langsung itu adalah koreksi dan jawaban atas pilkada lewat DPRD yang selama orde baru itu di jalankan, itu satu," ungkapnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Revisi Soal Biaya Politik
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat ini mengatakan pilkada langsung perlu di evaluasi. Terutama terkait biaya politik yang mahal dan maraknya tindak pidana korupsi.
"Selama ini pidana terkait dengan pilkada yang dilakukan oleh calon termasuk soal money politik, itu ketika tetapkan sudah menjadi calon," ucapnya.
Sania Mashabi
Advertisement
