Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mencecar Kapolri Jenderal Idham Azis tentang adanya kapolres yang meminta proyek di daerah.
Hal tersebut disampaikan Trimedya saat rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Trimedya mulanya mengungkit pernyataan Presiden Jokowi bahwa ada oknum penegak hukum yang melakukan pemerasan di daerah. Menurutnya, hal tersebut bukan cuma rumor.
Apalagi, Kapolri Jenderal Idham Azis sampai mengeluarkan surat edaran supaya kapolres tidak minta proyek.
"Tolong dicek apakah jalan perintah Kadiv Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, Kapolda, Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," ujar Trimedya.
Legislator asal Sumatera Utara itu mengungkapkan, banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengeluhkan praktik tersebut.
"Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum, bahkan ada alokasi proyek sekian untuk kapolda sekian, kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," jelas Trimedya.
Baca Juga
Advertisement
Dia meminta, Kapolri Jenderal Idham Azis mengecek langsung adanya temuan ini. Trimedya meminta, dalam rapat kerja berikutnya, Idham bisa melaporkan hasil dari kebijakan yang melarang kapolres meminta proyek.
"Apalagi tahun depan mulai anggaran baru, gubernur, bupati, walikota, masih ada enggak itu," kata Trimedya.
Dia juga sempat menyinggung surat edaran Idham terkait aparat Polri tidak pamer kemewahan.
"Jadi kami usulkan Pak Sigit (Kadiv Propam) ini ke daerah juga ngecek bila perlu Kapolrinya badannya seperti ini, lihat Kapolda, Kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan," kata Trimedya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Lapor Kapolri
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan, Polri siap kerja sama untuk membangun daerah. Ia kemudian mengingatkan para Kapolres untuk tidak menjadi bagian permasalahan yang ada di daerah. Dia ingin program pembangunan di daerah tidak terhambat.
"Karena bukan rahasia umum, banyak juga Kapolres itu kalau minta proyek, nah ini masalah nih, berarti dia konspirasi," kata Idham di Rakornas Indonesia Maju bersama pemerintah pusat dan forkompimda di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.
Idham pun meminta kepada para pejabat daerah untuk melapor kepada dirinya ketika menemukan ada kapolres yang meminta jatah proyek
"Kalau dia begitu, para gubernur, wali kota silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan," sambung Idham.
Eks Kabareskrim itu ingin pembangunan di periode kedua pemerintah Presiden Jokowi berjalan aman dan sesuai jalurnya.
"Sehingga yang dibutuhkan adalah komitmen integritas para Kapolres, Kapolda dan termasuk saya yang bicara," pungkas Idham Azis.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
