Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mempertanyakan anggaran personel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya yang mendampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) setiap kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Personel OPD yang mengikuti tetap pakai APBD apa tidak? Dikatakan Bu Wali Kota setiap kunker ke luar negeri dibiayai pengundang," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Rabu (20/11/2019), dilansir Antara.
Pernyataan tersebut menanggapi komentar Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara yang menyebut kunjungan kerja Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu tidak menggunakan APBD Kota Surabaya sama sekali karena semua biaya ditanggung pengundang.
Baca Juga
Advertisement
Meski demikian, Reni Astuti mengakui sepanjang Wali Kota Surabaya melakukan kunjungan ke luar negeri, pihaknya tidak pernah lepas dari tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Sebab, dari luar negeri Risma masih tetap rajin memantau berbagai peristiwa yang sedang terjadi di Surabaya.
"Saya pernah melakukan kunjungan dengan Bu Risma. Saat itu di Pakistan dan kita sempat makan siang bersama. Saat sedang makan itu saya memperhatikan beliau sangat aktif berkoordinasi dengan anak buahnya di Surabaya. Kebetulan saat itu sedang ada peristiwa kebakaran," kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui sebagai wali kota yang sekaligus Presiden The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac), Risma cukup menginspirasi banyak kota di negara-negara lain.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Selanjutnya
Kabag Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara sebelumnya mengatakan pihaknya meluruskan adanya pemberitaan yang kurang tepat dengan menyebut wali kota tidak sampai 14 kali ke luar negeri.
"Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri bu wali kota," kata dia.
Febri menuturkan, dari kesembilan agenda tersebut, semuanya adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.
Ia mencontohkan, agenda pada 19 Februari 2019 di New York, Amerika Serikat, Wali Kota Risma diundang Presiden Majelis Umum PBB dan Direktur FAO. Biaya ke Amerika tersebut sepenuhnya ditanggung panitia. Dalam kunjungan itu, Risma menjadi pembicara terkait ketahanan pangan dan program urban farming di Surabaya.
Advertisement
