Liputan6.com, Jakarta - Di sela-sela kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Yasutoshi Nishimura, Menteri Negara Urusan Ekonomi dan Fiskal Jepang untuk membahas peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi.
Pada pertemuan ini, Menteri BUMN menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Jepang yang telah menunjukkan komitmennya dalam mendorong investasi di Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur.
Seperti diketahui, Jepang secara konsisten berinvestasi di proyek-proyek strategis di Indonesia seperti pembangkit listrik, jalan tol, MRT, perumahan, dan lain sebagainya.
Baca Juga
Advertisement
Erick Thohir mengatakan, selain kerjasama dalam hal infrastruktur, kedua negara juga memiliki peluang kerjasama di bidang lain.
“Indonesia dan Jepang merupakan sahabat yang memiliki hubungan khusus. Saya yakin sekarang merupakan momentum yang bagus untuk meningkatkan kerjasama dimana Indonesia perlu berkolaborasi dengan Jepang dalam hal teknologi dan peningkatan skill SDM," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu (20/11/2019).
"Sedangkan di sisi lain, Jepang juga perlu bantuan Indonesia untuk menyediakan tenaga kerja terampil. Kita perlu saling melengkapi, saling bersinergi terutama untuk tenaga kerja. Kerjasama ini tentunya sesuai dengan visi Presiden yaitu meningkatkan kapabilitas SDM kita,” tambah Erick Thohir.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sektor yang Potensial
Peningkatan SDM dapat dilakukan di berbagai bidang termasuk bidang agrikultur dan kesehatan masyarakat. Agrikultur itu kaitannya dengan ketahanan pangan. Jepang adalah negara dan teknologi agrikultur yang luar biasa. Indonesia harus belajar banyak dari Jepang untuk bisa meningkatkan kapasitas agrikultur, di sisi lain, Jepang membutuhkan tenaga petani.
Demikian juga di bidang kesehatan, Jepang bisa membantu Indonesia untuk dapat meng-uograde Rumah Sakit, di saat yang sama Jepang perlu tenaga perawat yang dapat disuplai dari Indonesia.
Menteri BUMN juga menyampaikan, “Saya mengusulkan untuk melaksanakan pertemuan berkala setidaknya 6 bulan sekali agar dapat mengevaluasi, menindaklanjuti dan mengakselerasi semua kerjasama yang akan dilaksanakan, kendala semua pembicaraan menjadi lebih konkrit." tutup Erick.
Advertisement
