Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan empat proyek jalan tol kepada pihak swasta dengan skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Hal ini diungkapkan di acara Market Sounding Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur di Auditorium Kementerian PUPR.
"Dengan market sounding hari ini kita akan lanjutkan pembangunan jalan tol ini yang sangat ditunggu masyarakat saya yakin ini akan untungkan bapak sekalian. Kami prioritaskan swasta nasional, baru nanti BUMN," tutur Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR Reni Ahiantini di Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Baca Juga
Advertisement
Adapun penjajakan minat pasar melalui skema KPBU untuk 4 ruas jalan tol sepanjang 424,27 km yakni pertama Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan biaya Rp 28,58 triliun.
Kedua, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (76,36 km) dengan biaya Rp 17,38 triliun, ketiga Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya – Cilacap (206,65 km) biaya sebesar Rp 57,594 triliun dan keempat Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp 9,41 triliun.
"Kita berkumpul untuk jaring masukan, tanggapan, dan minat dari investor terhadap proyek yang akan dikerjasamakan," ujarnya.
Dia bilang, pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.
"Oleh karena itu, penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia," tegasnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Realisasi Investasi Jalan Tol Masih 28 Persen dari Target
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto menyatakan, realisasi investasi ruas jalan tol yang dikembangkan bersama swasta lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru mencapai 28 persen dari total target.
Periode 2015-2019, investasi jalan tol hanya mencapai angka Rp 142 triliun dari total target Rp 500 triliun.
"Realisasi PPP di PUPR 5 tahun ke belakang masih rendah, hanya 28 persen dari total target," ujar Eko di Jakarta, Rabu (06/11/2019).
Hal yang sama juga terjadi di proyek sistem pengadaan air minum (SPAM) yang realisasinya hanya 19 persen saja dari target, atau sekitar Rp 3,8 triliun dari Rp 20,5 triliun.
"Kami terus mendorong adanya peran swasta lewat state guarantee model, bond issuance, pemerintah beri garansi dan dukungan," ujar Eko.
Pembiayaan swasta jadi fokus penting dan membutuhkan partisipasi yang besar karena pembangunan infrastruktur negara tidak hanya bisa mengandalkan APBN saja.
Hal ini juga sempat disinggung dalam pidato Jokowi ketika membuka pameran konstruksi dan infrastruktur di Jakarta International Expo. Dirinya meminta agar swasta terus diberikan ruang agar bisa ikut membiayai pembangunan nasional.
"Swasta banyak yang mengeluh ke saya karena proyek diambil BUMN (sebagian besar). Saya harap 5 tahun ke depan peran swasta bisa lebih besar lagi. Dengan semangat kolaboratif saya yakin (mampu)," ujarnya.
Advertisement
Di KTT ASEAN, Jokowi Bahas Kebutuhan Infrastruktur Penghubung ASEAN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Thailand untuk menghadiri rangkaian acara KTT ke-35 ASEAN di Bangkok. Salah satu isu yang akan dibahas ialah ajakan bagi negara anggota ASEAN untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan konsep konektivitas dan Indo-Pasifik.
Dikutip dari Antara, Sabtu (2/11), Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama rombongan terbatas bertolak menuju Thailand dalam rangka kunjungan kerja pada Sabtu.
Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekira pukul 09.40 WIB.
Di Bangkok, Thailand, Presiden diagendakan menghadiri rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN dan KTT terkait lainnya yang digelar pada 2 hingga 4 November 2019.
KTT ke-35 ASEAN yang mengusung tema "Advancing Partnership for Sustainability" hendak memastikan kemitraan negara anggota ASEAN dan negara lainnya bagi keberlanjutan kemajuan di kawasan.
