HEADLINE: Gebrakan Menteri Erick Thohir, Pangkas Eselon I hingga Seleksi Bos BUMN

Tak cukup dengan perombakan petinggi BUMN, bahkan mantan Ketua INASGOC itu juga melakukan perombakan di jajaran petinggi Kementerian BUMN. Setidaknya tujuh pejabat eselon I disapu bersih dan dipindahkan untuk menjadi direksi BUMN.

Sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi, Erick akhirnya memangkas jumlah eselon I Kementerian BUMN hanya menjadi 3 posisi jabatan dari sebelumnya 7 posisi jabatan.

"Alhamdulillah, saya dan kedua wakil menteri sudah bertemu dengan semua pejabat eselon I secara langsung dan menjelaskan mengenai restrukturisasi ini. Ini adalah bagian dari Tour of Duty," tutur Erick.

Penilaian untuk pegawai-pegawai di bawah tingkat tersebut juga dikatakannya akan segera dilakukan. Hal ini dilakukan semata-mata agar jabatan di kementerian dapat diisi orang-orang yang tepat.

"Untuk mengelola aset Rp 8.200 triliun, saya perlu teamwork yang kompak, diisi orang yang bukan hanya cerdas, tapi berakhlak baik. Saya akan berupaya agar mereka yang berada di lingkungan BUMN adalah orang-orang dengan integritas tinggi dan komitmen kuat," ucap Erick Thohir.

Langkah pemangkasan jabatan ini mengacu pada pidato Presiden Jokowi untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.

Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menyatakan, kementerian BUMN akan memiliki seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Ini usai terjadinya pemangkasan jumlah pejabat eselon I.

"Sesmen masih ada. Jadi eselon I-nya ada 4, bisa juga 5, nanti kita lihat. Ada jabatan yang selama ini belum pernah diisi selama menteri sebelumnya," ujar Arya.

Namun dengan adanya irjen dan Sekretaris Menteri (Sesmen), jumlah pos di eselon I kemungkinan akan bertambah jadi 5 posisi. Posisi irjen akan membantu kementerian untuk melakukan pengawasan internal.

Gebrakan Bos Mahaka Group tersebut tidak berhenti di situ. Yang mengundang banyak perhatian masyarakat adalah proses seleksi sejumlah petinggi BUMN.

Dirinya secara terang-terangan mengundang banyak tokoh ke kantornya. Salah satu yang mengejutkan adalah pemanggilan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku ditawari Erick Thohir untuk menduduki posisi di salah satu BUMN. "(Tadi) bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujar dia singkat.

Namun untuk jabatan, posisi atau BUMN penempatan, Ahok mengaku belum tahu. Dia mengaku jika penunjukkannya kemungkinan berlangsung pada Desember mendatang.

Bukan tanpa alasan Erick Thohir menawari Ahok menjabat pimpinan BUMN. Erick Thohir mengatakan negara memiliki 142 perusahaan sedang membutuhkan figur pendobrak seperti Ahok. Oleh karena itu, Ahok dipandang cocok untuk memimpin perusahaan pelat merah.

"Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar tapi untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan. Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," jelasnya.

"Ya saya rasa beliau tokoh yang konsisten, track record-nya jelas bisa terus membangun," pungkas Erick.

Rencana masuknya Ahok ke BUMN pun tidak lepas dari pro dan kontra. Salah satunya terkait dengan status pria kelahiran Manggar, Belitung Timur yang pernah tersandung kasus hukum.

Usai memanggil Ahok, Erick Thohir juga memanggil mantan petinggi Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah.

Usai pertemuan, Chandra mengakui jika pertemuannya dengan Menteri BUMN membahas seputar penguatan dan perbaikan BUMN.

Sosok Chandra Hamzah sendiri bukan orang asing di BUMN, karena pernah diangkat menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada 23 Desember 2014. Selain itu Chandra juga pernah diminta menjadi Komisaris Bank BTN, namun ia menolaknya.

Berbeda dengan Ahok, Chandra akan ditempatkan di BUMN sektor keuangan. Bank BUMN pun menjadi salah satu yang bakal ditepati Chandra.

Secara terang-terangan, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengaku, Erick Thohir tidak akan berhenti di sini. Dirinya bakal mengundang banyak orang ataupun tokoh masyarakat untuk ditawari menjadi pimpinan BUMN.

Mengingat misi BUMN adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nantinya, sosok pemimpin BUMN ini dipastikan akan memiliki integritas yang tinggi.

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir merombak pos strategis sebagai bentuk penyegaran birokrasi kementerian yang dipimpinnya mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira menilai, hal ini dapat menguatkan kementerian. Selama ini, masih ada sejumlah sektor yang belum mendapat penyegaran, sehingga rawan korupsi.

"Ya, ini bagian dari 'bersih-bersih' rezim BUMN lama karena dianggap lemah dalam pengawasan BUMN, sehingga marak korupsi," tutur Bhima.

Selain itu, Bhima juga menilai perombakan struktural ini dapat meningkatkan kinerja BUMN dan relasinya dengan sektor swasta yang selama ini jarang dilibatkan dalam program kerja. Tak hanya diapresiasi ekonomi, sejumlah pengusaha pun juga ikut merespon positif.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani bilang gebrakan Erick Thohir sejalan dengan tuntutan usaha di level internasional.

"Negara-negara maju semakin banyak menyoroti dengan negatif kondisi persaingan usaha yang dianggap tidak sehat dan tidak fair antara BUMN dengan perusahaan pada umumnya," tuturnya kepada Liputan6.com.

Dia bercerita, peran BUMN di negara berkembang banyak dipermasalahkan oleh negara maju karena intervensi kepentingan politik-ekonomi pemerintah yang terlalu kental.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Lulung Lunggana meyakini perombakan ini bukanlah hal yang tiba-tiba, melainkan sudah ada kajian terlebih dahulu pada BUMN periode sebelumnya. Langkah Menteri Erick pun dipandang sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.

Lulung menyebut dirinya mendukung perombakan yang dilakukan Menteri Erick, akan tetapi ia berharap agar jangan sampai proses pengangkatan direksi BUMN tercemar oleh praktik KKN. Pengangkatan direksi harus berdasarkan skill dan bukan aksi balas budi.

"Sesuai dengan kompetensinya. Asal jangan kedekatan. Jangan KKN. Atau memang misalkan balas budi dari tim sukses. Ini harus benar-benar profesional," tegas dia.

Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah menilai, kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang merombak susunan di tubuh kementerian masih belum memiliki kejelasan.

"Belum bisa ditebak, semuanya masih dalam proses. Pak Erick Thohir sendiri belum menyampaikan apa rencananya sehingga kita belum bisa menganalisis kesesuaian arah strategi dan langkah-langkah yang sudah diambil" ujar dia kepada Liputan6.com.

Dia meminta kepada Erick Thohir untuk bisa memulai transparansi kepada publik, mau dibawa ke mana Kementerian BUMN di bawah komandonya.

Para pekerja BUMN juga memiliki harapan tersendiri dengan langkah yang diambil pimpinannya. Ketua Steering Commitee Federasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN) Achmad Yunus menilai kebijakan Erick menjadi angin segar untuk mengembalikan korporasi BUMN.

"Selama ini BUMN itu birokratisasi, padahal harusnya BUMN itu berbasis korporat. Karena itu, pemangkasan ini jadi angin segar," ujar Achmad kepada Liputan6.com.

Birokratisasi BUMN selama ini dinilai menghambat kinerja BUMN yang tertinggal. Dengan dipindahkan pejabat eselon I ke BUMN diharapkan bisa mengubah kultur direksi arogan, yang juga menjadi penyebab BUMN penuh dengan konflik.

"Pendekatan direksi cenderung arogan selama ini, masih banyak mental juragan sehingga banyak BUMN berkonflik sendiri. PR BUMN kan semakin banyak. Tidak ada waktu untuk konflik terus, energi akan habis hanya untuk urusi urusan internal," lanjutnya.

Lanjut Achmad, bos BUMN ke depan harus punya rasa ownership yang tinggi terhadap perusahaan yang dipimpinnya. Erick Thohir sendiri sempat menyinggung soal kebiasaan hidup mewah direksi BUMN yang rugi.

"Ini terjadi karena bos BUMN bisa dipindah-pindah sehingga mereka tidak memiliki rasa ownership. Mereka hanya membuat rencana jangka pendek dan menguntungkan kepentingannya," ujarnya.

Namun dia berharap gebrakan Erick Thohir dalam merombak direksi BUMN bisa diterapkan secara holistik, tak hanya pada jajaran eselon I saja.

Pasalnya, praktik oligarki di perusahaan pelat merah tersebut terindikasi semakin menjamur. "Pergerakan direksi itu berputar-putar saja di BUMN jadi ada indikasi oligarki. Nah, kami harap Pak Erick bisa rombak jajaran yang lainnya juga supaya praktik oligarki ini kacau," ujar dia.

Kemudian, perilaku direksi BUMN yang arogan dan menutup komunikasi dengan karyawannya juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini dinilai jadi penyebab konflik internal BUMN semakin berkepanjangan.

"PR BUMN semakin banyak, tidak ada waktu bagi mereka (direksi) untuk berkonflik terus, energi habis hanya untuk urusan internal," pungkasnya.

Oleh karenanya, lanjut Achmad, butuh orang baru untuk mengisi posisi tersebut, tentunya diiringi dengan pengalaman bisnis yang memadai. Tak lupa pula, mereka harus memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan.