Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir resmi umumkan penugasan wakil menterinya, Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina menemani Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Hal ini disampaikannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).
"InsyaAllah sudah putus dari beliau (Presiden), Pak Basuki (Ahok) akan jadi Komisaris Utama Pertamina. Akan didampingi Pak Wamen Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," tutur Erick kepada awak media.
Begitupun dengan Direktur Utama Telkomsel Emma Sri Martini yang ditugaskan menjadi Direktur Keuangan Pertamina.
Baca Juga
Advertisement
Nantinya, penugasan Ahok dan Budi Gunadi Sadikin akan dimulai secepatnya, bisa Jumat ini atau Senin (25/11/2019).
"Kalau Pertamina kan bukan Tbk jadi bisa segera proses, hari ini atau Senin," imbuh Erick.
Ke depannya, untuk menyatukan visi dan misi, Erick juga akan mengajak seluruh Direktur Utama dan Komisaris Utama dalam rapat bulanan BUMN agar tidak ada direksi atau komisaris yang saling salah paham.
"Sehingga kalau ada yang beda, ayo kita bicarakan, kita duduk," ujarnya.
Mampukah Ahok Pimpin BUMN?
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok digadang-gadang akan ditunjuk sebagai direksi atau komisaris salah satu BUMN. Selama ini, paling santer Ahok akan mengisi salah satu pimpinan PT Pertamina (Persero).
Keberadaan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun diharapkan dapat memberantas praktik mafia migas diperusahaan tersebut. Mampukah Ahok memenuhi harapan?
Direktur Eksekutif Indonesia Resouces Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama telah dibentuk Tim Reformasi Tatakelola Migas. Tim ini memberikan rekomendasi pembersihan mafia migas pada tubuh Pertamina.
"Ini terkait tim reformasi tata keola, untuk mengusut kasus korupsi dan membenahi tata kelola, sudah ada rekomendasi membersihkan itu," kata Marwan, di Jakarta, Jumat (23/11/2019).
Menurut Marwan, seharusnya pemerintah melanjutan rekomendasi yang telah dibuat oleh tim tersebut untuk memberantas mafia migas dan tidak harus mengandalkan Ahok untuk memberantasnya.
"Kenapa Presiden dia waktu direkomendasikan ada temuan tidak meneruskan. Jangan-jangan isu mafia ini untuk mengangkat Ahok untuk mendobrak," tuturnya.
Marwan mengungkapkan, calon pengisi jabatan direktur utama atau komisaris harus memiliki integritas tinggi. Pasanya, jika tidak memiliki integritas, dikhawatirkan akan terkontaminasi dengan praktik mafia yang sudah berjalan di perusahaan pelat merah tersebut.
"Kalau dikatakan Ahok ingin bersih-bersih karena BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih, gunakan sapu bersih. Kalau pakai sapu belebotan, ya jangan harap akan bersih. Jangan-jangan lebih banyak orang yang terkontaminasi atau melanggengkan mafia migas," tandasnya.
Advertisement
