Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menuturkan, seorang kepala daerah saat kunjungan kerja ke luar negeri rata-rata menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Setiap ada surat yang masuk rata-rata APBD. Jadi, kalau yang membiayai pengundang, berarti double budget (anggaran ganda) atau suratnya salah ketik,” ujar dia, usai Rapat Koordinasi Provinsi Jatim Tahun 2019 di Convention Hall Grand City, Surabaya, Jumat, 22 November 2019, seperti dikutip Antara.
Baca Juga
Advertisement
Ia meragukan, ada kepala daerah di Jawa Timur yang ke luar negeri selama 2019 mengaku tak menggunakan APBD. Khofifah menuturkan, ketika ada kepala daerah yang izin ke luar negeri, di setiap surat yang dikirim tercantum tujuan dan siapa yang membiayai.
“Boleh dicek suratnya (izin ke luar negeri), karena surat ini sampai ke Kementerian Dalam Negeri. Memang kalau diundang dan dibiayai dari pengundang itu biasa, tapi sekali lagi kalau memang dibiayai pengundang saya takut double budget,” tutur dia.
Komentar Gubernur Jatim itu terkait pernyataan Pemkot Surabaya yang memastikan agenda kunjungan kerja ke luar negeri Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) selama ini tidak menguras APBD Surabaya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Selanjutnya
Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara memastikan, agenda kunjungan kerja Wali Kota Risma ke luar negeri tidak menguras APBD. Ini karena mayoritas pembiayaan dan akomodasi selama perjalanan ke luar negeri ditanggung pengundang.
Bahkan, menurut dia, tidak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh organisasi The United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG Aspac). Ini sebab Risma menjabat Presiden UCLG Aspac.
“Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus kami luruskan, di antaranya bu wali tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri bu wali kota,” ujar dia.
Febri menuturkan, dari kesembilan agenda itu, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biaya yang mayoritas dibiayai pengundang sehingga lawatan itu tidak memberatkan APBD Surabaya.
Sementara itu, dalam waktu dekat, Risma juga mendapat undangan dari Partai Pembangunan dan Keadilan Turki untuk berpartisipasi dalam forum internasional dengan tema International Forum of Women in Local Governance.
Forum ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Hak Perempuan di Turki dan akan dihadiri oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Advertisement
