Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut hangat rencana kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia untuk bertemu Presiden Joko Widodo pada tahun 2020 mendatang. Kedatangan tersebut, selain untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Rusia, juga harus dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya dengan Rusia.
"Tawaran Rusia kepada Indonesia untuk membeli 11 pesawat Sukhoi-35, melengkapi kekuatan tempur Angkatan Udara dan sistem pertahanan demi menjaga kedaulatan Indonesia, ataupun tawaran dari berbagai negara sahabat lainnya, kita sambut baik. Terpenting kerja sama tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, dan sesuai dengan kondisi anggaran negara," ujar Bamsoet saat menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Mrs. Lyudmila Georgievna Verobieva, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (26/11/19).
Advertisement
Kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini mengapresiasi Rusia yang sukses membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sebesar 20 persen kebutuhan listrik nasional mereka bisa terpenuhi dari PLTN. Negara seperti Iran, India, Finlandia, Uzbekistan, dan Turki, juga sudah bekerja sama dengan Rusia dalam membangun PLTN.
"Informasi dari Duta Besar Rusia, sekitar 11 negara sudah menjalin kerja sama dengan mereka untuk membangun PLTN. Dengan tingkat keamanan 5 kali lebih tinggi dibanding PLTN Fukushima, teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sejauh ini belum menghadapi kendala signifikan yang mempengaruhi keselamatan manusia. Indonesia juga perlu memulai pengembangan PLTN, sehingga tak selamanya bergantung kepada PLTU," jelas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, di masa depan ketergantungan berbagai negara dunia terhadap PLTU akan berkurang drastis. Selain karena pencemaran terhadap lingkungan, keberadaan sumber daya alam batu bara juga sudah mulai mengikis. Karena itu, Indonesia sejak kini juga sudah harus bersiap mengembangkan teknologi PLTN untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listrik nasional.
"Sebenarnya sejak tahun 1970-an Indonesia sudah mulai merencanakan pembangunan PLTN. Berbagai upaya dan proses panjang telah dilalui, tapi tak kunjung membuahkan hasil signifikan. Hal yang sangat krusial adalah menyangkut kepercayaan masyarakat," ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini yakin, dengan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dicintai rakyat, Presiden Joko Widodo akan mampu membawa Indonesia bergerak maju dalam pengembangan PLTN. Apalagi mengingat hasil listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) juga belum terlalu maksimal dalam menyuplai kebutuhan listrik nasional.
"Pengembangan PLTN di Indonesia mulai mendapat titik terang usai Balitbang Kementerian ESDM menyelesaikan kajian PLTN yang akan dikembangkan PT PAL bekerja sama dengan Thorcon Internasional Pte Ltd, dengan kapasitas listrik 500 Megawatt. Political will dari seluruh elemen bangsa dperlukan agar kerja sama tersebut tak jalan di tempat. Selain juga perlunya Indonesia membuka kerja sama dengan pihak-pihak lain yang sudah terbukti mampu mengembangkan PLTN, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Rusia," pungkas Bamsoet.
(*)
