Liputan6.com, Jakarta - Menkopolhukam Mahfud Md menyayangkan posisi Ombdusman Indonesia yang masih dipandang sebelah mata oleh pejabat pemerintahan. Padahal, peran ombudsman sangat diperlukan sebagai jembatan antara masyarakat yang haknya dilanggar dengan pemerintah.
"Banyak pemerintah yang mendapat rekomendasi tapi abai," kata Mahfud di Jakarta, Rabu (27/11/2019).
Advertisement
Ombudsman, menurut Mahfud, dibentuk rakyat yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pemerintah yang terlalu sibuk dan sistem yang korup dapat ditengahi. Lembaga ini senafas dengan beberapa lembaga-lembaga yang lahir dari rahim reformasi, seperti KPK, MK, LPSK, dan Komisi Yudisial.
"Agar ada rakyat yang tidak mampu menjangkau pemeritah dan pejabat, padahal haknya dilanggar, bisa melapor Ombudsman agar dapat diluruskan," kata Mahfud.
Di beberapa negara, seperti Polandia, Ombudsman diposisikan sejajar dengan presiden, perdana menteri, dan Ketua DPR. Ombudsman berperan mengingatkan kepada pemerintah mengenai pelanggaran yang dilakukan pemerintah dan menyelesaikannya.
"Sehingga sangat berwibawa," kata Mahfud.
Meski demikian, kondisi terbalik terjadi di Indonesia di mana Ombudsman masih dianggap sebelah mata. Padahal Ombudsman sendiri sudah memberikan rekomendasi kepada pejabat atau lembaga pemerintahan terkait.
"Kepada seluruh aparatur pemerintah supaya memperhatikan ini (rekomendasi Ombudsman), jangan sampai berkirim surat berkali-kali enggak ditanggapi," kata Mahfud.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Tak Alergi pada Ombudsman
Mahfud meminta pemerintah tidak alergi dengan Ombudsman, justru seharusnya berterima kasih karena diingatkan adanya pelanggaran terhadap hak rakyat.
"Kuatkan posisi Ombudsman, jangan dianggap musuh, tapi anggap sebagai teman," Mahfud menandasi.
Advertisement
