Liputan6.com, Jakarta - Sejak muncul melalui video teleconference pada 8 November 2019 lalu, perbincangan tentang pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab kembali mencuat.
Para pendukungnya percaya, bahwa pesan yang disampaikan Rizieq bahwa pemerintah Indonesia mencekal. Akibatnya, Rizieq Shihab tak bisa pulang kampung.
Advertisement
Tak ingin jadi polemik. Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara. Dia menduga, Rizieq muncul karena mendekati acara reuni alumni 212.
Mahfud mengumpulkan sejumlah menteri seperti Menag Fachrul Razi dan Mendagri Tito Karnavian untuk membahas masalah ini. Hasilnya, sudah dicek dari jalur Kemenag, Kemendagri, maupun Kemenko Polhukam tidak ada pencekalan terhadap Rizieq Shihab.
Itu sebanya, pemerintah Indonesia tak akan berbuat apa-apa. Semuanya ada di tangan Rizieq sendiri.
"Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya. Kita mendengarnya dari Youtube dari medsos. Kalau tidak melapor, bagaimana kita mau bertindak," ungkap Mahfud, 27 November 2019.
Menurut dia, baik KBRI ataupun KJRI, jika ada WNI bermasalah tentu akan dilaporkan langsung ke pihaknya. Kemudian akan dibantu.
"Kalau ada orang tabrakan saja, kalau melapor, dibantu. Mau minta pulang, dipulangkan. Sakit dibawa ke rumah sakit. Kalau ini tidak melapor, lalu kita turun tangan, nanti malah kita yang salah," jelas Mahfud.
Sedang Dinegosiasikan
Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi mengatakan, pemerintahnya tengah bernegosiasi dengan Indonesia terkait masalah Rizieq.
"Kami berharap ini segera bisa diselesaikan," kata Al-Thaqafi.
Dia tak mau menjelaskan, apakah negoisasi tersebut membicarakan soal kepulangan Rizieq atau masalah pencekalan. Al-Thaqafi juga tak mau menjawab apakah pencekalan tersebut atas permintaan Indonesia atau datang dari negaranya sendiri.
"Saya tidak bisa bicara apapun. Karena ini sedang dinegosiasikan secara mendalam oleh kedua otoritas, antara Arab Saudi dan Indonesia," tegasnya.
Advertisement
