Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemukan akar masalah dari kurangnya anggaran penyediaan blanko e-KTP. Penyebabnya adalah adanya trauma untuk pengajuan anggaran lantaran pernah ada kasus megakorupsi e-KTP.
"Kami paham Pak rupanya salah satu akar masalah kenapa perdebatan kita, kenapa kok dana kebutuhan kita sekian keping, anggaran sekian. Jujur Pak kami melihat temen-temen di Kemendagri terutama Dukcapil dan Kesekjenan, ada rasa trauma dengan kasus e-KTP itu, sehingga nyaris lama. Nanti ngajukan anggaran diperiksa lagi," ujar Tito dalam rapat kerja dengan komisi II di kompleks Pralemen Senayan, Kamis (28/11/2019).
Advertisement
Tidak hanya di Kemendagri, Tito menyebut tindakan was-was juga terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bila berkaitan dengan anggaran e-KTP. Kemenkeu saat ini belum setuju memberikan tambahan dana untuk blangko.
"Juga kami lihat seperti ada nuansa temen-temen di Kemenkeu sangat berhati-hati, ketika sudah menyangkut nomenklatur e-KTP," ujarnya.
Mantan Kapolri itu memahami apabila banyak pihak yang trauma lantaran pernah ada kasus e-KTP. Namun, ia meminta jajarannya untuk tetap berani ajukan anggaran demi masyarakat.
"Saya paham pak, mantan Kapolri, seseorang kalau dipanggil, diperiksa, jangankan temen-temen dari jajaran sipil, polisi aja dipanggil provost itu aja dag dig dug. Kalau itu pendek, ini traumanya bisa panjang, saya melihat itu," kata Tito.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Kurang 7,4 Juta Keping e-KTP
"Saya sampaikan jangan kita nyari selamat, tapi masyarakat jadi korban. Itu harus kita perbuat, tapi taat azas dan kita bekerja dengan membangun hubungan dengan semua stakeholder, termasuk meyakinkan Kemenkeu, sepanjang itu untuk hal yang benar," tambahnya.
Saat ini, berdasar pemaparan Tito dalam raker, e-KTP yang sudah terpenuhi hingga 2019 sebanyak 3,5 juta keping. Sementara kekurangannya sebanyak 7,4 juta keping.
Advertisement
